Ombudsman Sebut, PPDB Banyak Aduan dan Dikeluhkan Wali Murid

Jember, VIVA Banyuwangi – Ombudsman RI menyebut, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak pengaduan dan dikeluhkan oleh masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, saat sosialisasi dan diskusi publik tentang peningkatan akses pengaduan pelayanan publik di salah satu hotel di Jember, Jumat 13 Oktober 2023.

“Terutama PPDB kemarin ya, itu salah satu yang cukup banyak dikeluhkan masyarakat,” katanya.

Namun, dirinya kurang tahu nantinya setelah zonasi ini dihapus, apakah kualitas PPDB ini semakin baik atau malak memburuk.

“Padahal kita setiap tahun memberikan saran perbaikan terus,” ungkap Najih.

Pihaknya menuturkan kekecewaan dihapusnya zonasi, karena seharusnya sistem zonasi itu harus ditindak lanjuti dengan pembangunan sekolah yang berkualitas secara merata di seluruh daerah ataupun seluruh pelosok desa.

“Tapi, ini zonasi belum tuntas sudah diubah lagi. Ini yang kemudian membuat simpul-simpul sekolah tidak berkembang, hanya ada pusat kota saja,” kesalnya.

Padahal dulu, sistem zonasi ini diharapkan agar supaya sekolah terus melakukan pembangunan dan juga terus memiliki kemajuan, agar bisa merata dan termasuk sekolah ditiap kecamatan.

“Itu karena tidak ditindak lanjuti dengan pembangunan sekolah yang kualitasnya sama di kecamatan-kecamatan,” bebernya.

Dari aduan masyakat tentang PPDB ini, cenderung dilaporkan saat pelaksanaan PPDB yang dinilai bermasalah.

“Kita sering kali sudah memberikan saran perbaikan, supaya tidak terjadi permasalahan, termasuk munculnya pungli itu,” katanya.

“Karena lubang yang diberikan diregulasinya, yang disitu kadang ambigu, abu-abu, sehingga sekolah menganggap ini masih boleh atau tidak,” imbuh Najih.

Najih juga menambahkan, aduan ini tidak hanya terjadi pada pendidikan tingkat sekolah saja, namun juga sering mendapat aduan tentang perguruan tinggi.

“Tentu ada, terutama pada musim penerimaan mahasiswa baru, banyak juga informasi,” terangnya.

Maka dari itu, Ombudsman RI melakukan sosialisasi di Jember ini, agar masyarakat lebih memahami dan tahu, bagaimana cara melakukan pengaduan atau laporan kepada Ombudsman.