Masyarakat Banyak Berharap Jalur KA Dibangun Kembali

Lumajang, VIVA Banyuwangi - Reaktivasi jalur Kereta Api dari Kecamatan Klakah menuju Kecamatan Pasirian, estimasi menelan biaya Rp 1,2 triliun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menyerah.

Hal ini lagi ramai diperbincangkan dalam grup salah satu media sosial yang dikelola Pemkab Lumajang, yaitu Lapor Lumajang.

Sedangkan pembangunan jalan tol Probolinggo - Lumajang, terkesan aneh, padahal estimasinya menelan biaya Rp 4,7 triliun, malah Pemkab tetap gas pool. dimungkinkan ini karena janji politik, walaupun sampai dengan sekarang belum ada progressnya. 

Proyek reaktivasi KA ini seharusnya bisa dikejar ke Pemerintah Provinsi atau Pusat sama kayak tol, karena manfaatnya lebih dirasakan merata ke masyarakat Lumajang Utara, seperti Keccamatan Klakah, Kecamatan Lumajang dan bagian selatan Kecamatan Pasirian, dibandingkan jalan tol yang hanya melewati Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Klakah dan Kedungjajang saja. 

Tapi kalau kedua proyek tersebut bisa jalan semua malah lebih baik, biar utara dan selatan wilayah Kota Lumajang bisa sama-samq maju, kasian warga Kecamatan Tempursari dan Kecamatan Pronojiwo yang mau naik kereta.

Salah satu pemilik akun di media sosial tersebut, atas nama Herry Norcahyo, menuliskan kalau jalur kereta api dari Klakah ke Pasirian, sepertinya akan menghadapai masyarakat yang rumahnya sudah dibangun secara permanen dilahan milik PT KAI. 

"Kendala jelas berat, walau biaya lebih ringan Rp 1.7 triliun itu ada, makanya pemerintah memilih jalur tol walau biaya besar tapi lebih realistis," katanya. 

Menurut Herry Socahyo, jalan tol tidak perlu, lebih baik di lebarkan aja jalannya, seperti daerah Klakah sudah besar dan minim macet sekarang. Lebar lajur kanan 2 meter dan lajur kiri 2 meter, jadi kendala lalu lintas sudah terjawab. Realisasi lebih cepat dan biaya lebih hemat. 

Pemilik akun atas nama Bagus Sucipto, sangat setuju kalau jalur kereta api di hidupkan kembali, karena Lumajang selatan sekarang daerah bisnis dan tambang. Mungkin kereta barang nanti yang lebih potensi untuk mengangkut barang dan tambang/pasir, dan lainnya keluar kota dan itu bisa mengurangi kemacetan dan kurusakan jalan.

Akun atas nama Faisol Rohman, menuliskan jika reaktivasi rel kereta api itu melalui kajian bisnis kalau memang menguntungkan PT. KAI ya tidak akan nunggu lama dilakukan.

"Tapi sepertinya secara ekonomis kurang menguntungkan, penyebabnya aset rel sudah banyak yang dipakai sebagai bangunan masyarakat, banyak kendaraan roda dua dan empat, tata ruang sudah gak memungkinkan bayangkan kalau sekali lewat saja macetnya bukan main karena didalam kota, belum lagi ribetnya pengusaha pasir memindah dari truk ke kereta kemudian menurunkannya kembali ke truk biaya tambah gede, tambah ruwet," jelasnya.

Sementara itu, Plh Manager Hukum dan Humas PT KAI Daop 9 Jember, Anwar Yuli Prastyo menegaskan kalau reaktifasi lintas non aktif itu wewenang pemerintah melalui Dirjen Perkeretaapian.

"Jadi sesuai UU 23 Tahun 2007, untuk perencanaan, pembangunan, perawatan dan pengembangan prasarana perkeretaapian, termasuk reaktifasi jalur KA itu wewenang pemerintah," jawabnya singkat, siang tadi.