Menggegerkan! Menteri Pertahanan Korea Selatan Mundur di Tengah Krisis Martial Law, Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Korea, VIVA Banyuwangi –Keputusan mengejutkan datang dari Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, yang menerima pengunduran diri Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun, setelah badai kritik terkait deklarasi martial law yang kontroversial. Apa dampak pengunduran diri ini bagi masa depan Korea Selatan?

Kehidupan politik Korea Selatan diguncang oleh serangkaian peristiwa dramatis setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengeluarkan dekrit martial law yang hanya bertahan beberapa jam. Kejutan terbaru datang ketika Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun mengundurkan diri, setelah mendapat tekanan besar dari publik dan anggota parlemen terkait peranannya dalam merekomendasikan langkah darurat tersebut.

Pada 4 Desember 2024, Presiden Yoon menerima pengunduran diri Kim, tetapi peristiwa ini hanya menambah kekacauan politik yang sedang berlangsung. Kim, yang sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas deklarasi martial law, mengeluarkan permintaan maaf atas kebingungannya yang ditimbulkan kepada publik Korea Selatan. Pengunduran dirinya muncul setelah partai oposisi, Partai Demokrat Korea, mengajukan mosi pemakzulan terhadapnya.

Dalam pesan pengunduran dirinya, Kim menyampaikan penyesalan yang mendalam, "Semua prajurit yang melaksanakan tugas terkait martial law darurat ini bertindak berdasarkan perintah menteri, dan semua tanggung jawab ada pada saya." Kepergian Kim menandakan semakin dalamnya krisis politik yang dihadapi Presiden Yoon, yang kini berada di bawah sorotan tajam publik.

Deklarasi martial law yang dibuat pada malam 3 Desember 2024, dalam rangka merespons protes oposisi dan kekhawatiran atas ancaman dari Korea Utara, segera ditolak oleh Majelis Nasional. Pengumuman Yoon tentang pemberlakuan martial law – yang pertama kali dilakukan di Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun – dipandang oleh banyak pihak sebagai tindakan berlebihan yang memicu protes, kemarahan nasional, dan seruan agar presiden mundur. Beberapa jam setelahnya, anggota parlemen memberikan suara untuk membatalkan dekrit tersebut, dan Presiden Yoon mencabutnya, menarik pasukan yang telah dikerahkan untuk melaksanakan perintah itu.

Namun, bukan hanya soal martial law yang memicu amarah, melainkan konteks politik yang lebih besar. Partai oposisi menuduh Presiden Yoon melanggar konstitusi dan menggunakan martial law untuk menghindari penyelidikan terkait dugaan korupsi yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Seiring dengan semakin memanasnya krisis politik ini, enam partai oposisi telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon, menuduhnya berusaha menghindari hukum demi melindungi dirinya dan keluarganya dari penyelidikan yang semakin mendalam.

Pengunduran diri Kim Yong-hyun ini menjadi titik balik dalam deretan konsekuensi politik yang dimulai dari langkah Presiden Yoon yang memicu kekacauan. Meskipun pengunduran diri Kim sementara membebaskannya dari proses pemakzulan, hal ini justru menambah pertanyaan besar mengenai masa depan pemerintahan Yoon. Kepergian Menteri Pertahanan ini mencerminkan ketidakstabilan politik yang semakin dalam di Korea Selatan, dengan banyak yang meragukan apakah Presiden Yoon masih bisa bertahan di tengah tekanan besar ini.