Krisis Politik di Korea Selatan: Perdana Menteri Han Deok-soo Ungkap Cacat Prosedur Darurat Militer

Korea, VIVA Banyuwangi –Perdana Menteri Korea Selatan, Han Deok-soo, mengungkapkan bahwa ada "cacat prosedural dan substantif" terkait rapat kabinet yang diadakan untuk mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.

Dalam sesi pleno Majelis Nasional pada 11 Desember, Han menjelaskan bahwa rapat tersebut tidak dilakukan secara resmi dan tidak memiliki risalah yang mencatat keputusan yang diambil. 

Han mengakui bahwa rapat kabinet itu diadakan secara mendadak dan kurang persiapan yang sistematis untuk membahas masalah darurat militer.

Ia menegaskan bahwa tidak jelas apakah pertemuan tersebut seharusnya dianggap sebagai rapat kabinet formal atau bukan. Ketika ditanya tentang penyesalannya atas tidak dapat mencegah penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon Seok-yeol, Han menyatakan bahwa ia merasa menyesal tetapi menolak untuk dianggap sebagai kaki tangan dalam tindakan pemberontakan. 

Situasi ini muncul setelah pengumuman darurat militer yang memicu gejolak politik di Korea Selatan, termasuk pengunduran diri massal anggota kabinet dan protes besar-besaran dari masyarakat.

Keputusan presiden untuk memberlakukan darurat militer hanya bertahan selama sekitar enam jam sebelum dicabut oleh Majelis Nasional setelah mendapat penolakan keras. 

Pengumuman tersebut, yang dilakukan secara mendadak oleh Presiden Yoon, telah menimbulkan ketegangan politik yang signifikan. Banyak anggota kabinet menyatakan niat mereka untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas ketidakstabilan yang ditimbulkan.