Kisruh Tambang. Kantor Bupati, Rumah Dinas dan Kantor DPRD Dibakar Massa

Berdasarkan informasi yang diterima VIVA, aksi anarkis tersebut dipicu belum adanya pembayaran oleh pengelola tambang terhadap tanah warga.

"Gara-gara tambang ini. Itu perusahaan tidak bayar lahannya warga yang dia pakai tambang," kata Palli, seorang warga Pohuwato yang menyaksikan kerusuhan itu kepada VIVA.

Dalam tuntutannya, massa meminta pengelola tambang untuk menghentikan aktifitas pertambangan dan segera mengembalikan penguasaan lahan tersebut pada masyarakat.

"Perusahaan tambang harus segera menyelesaikan sengketa dan ganti rugi lahan yang sudah digarap oleh pihak perusahaan," tambahnya.

Akibat tuntutan tersebut tidak terpenuhi, massa melampiaskan kemarahannya dengan melakukan pembakaran kantor Bupati Pohuwato, rumah dinas Bupati dan kantor DPRD.