Pemangkasan APBN dan APBD oleh Pemerintah Prabowo Berdampak pada Bisnis Perhotelan di Jember

Jember, VIVA Banyuwangi –Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pemangkasan APBN dan APBD mulai berdampak pada sektor perhotelan di Jember. Sejumlah hotel mengalami penurunan okupansi lantaran instansi pemerintah tak lagi menggelar kegiatan seperti seminar maupun menginap di hotel.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jember, Teguh Suprayitno, mengungkapkan bahwa hotel miliknya kini berangsur angsur mulai sepi dari pemesanan oleh instansi pemerintah. Padahal, sebelumnya seminar, pertemuan, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi salah satu sumber pendapatan utama.

"Kami benar-benar merasakan dampaknya. Tidak ada lagi pemesanan dari instansi pemerintah, baik untuk kegiatan seminar, pertemuan, maupun menginap di hotel," kata Teguh.

Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya evaluasi, bukan tidak mungkin pihaknya terpaksa merumahkan sejumlah karyawan guna menekan biaya operasional.

Teguh berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini agar dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri perhotelan di daerah.

Meski begitu, Teguh mengakui bahwa kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku perhotelan untuk lebih kreatif dalam mengemas layanan hotel agar tetap menarik bagi tamu. "Kami harus mencari strategi baru untuk mendongkrak okupansi hotel," tambahnya.

Kebijakan efisiensi anggaran memang bertujuan untuk menekan pengeluaran negara, namun dampaknya terhadap sektor ekonomi, khususnya industri perhotelan di daerah, mulai dirasakan. Pelaku usaha kini dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi baru agar tetap bertahan.