GMB Ajak Warga Bireuen Tolak Politik Uang Pada Pemilu 2024

Peserta Kampanye Anti Politik Uang
Sumber :
  • Istimewa / VIVA Bayuwangi

Bireuen, VIVA Banyuwangi – Gerakan Masyarakat Bireuen (GMB) mengajak warga untuk menolak politik uang pada Pemilihan Umum 2024. Ajakan itu dilakukan GMB melalui aksi bersama menolak politik uang yang digelar pada Minggu 4 Februari 2024 di alun-alun tugu Kota Juang, Bireuen.

Koordinator lapangan, Rahmatul Maulana mengatakan, para kandidat menggunakan berbagai cara agar terpilih pada Pemilu, salah satunya dengan politik uang.

“Mereka menyogok pemilih dengan sejumlah uang, baik dalam bentuk cash atau tidak. Tujuannya agar memenangkan persaingan dengan kandidat lainnya,” kata Rahmatul Maulana.

Rahmatul Maulana menyebutkan, Kabupaten Bireuen pernah viral dengan kota Rp 100 ribu pada Pemilu sebelumnya.

“Kami tidak mau musibah itu kembali terjadi. Citra buruk itu harus kita hilangkan, sebagai generasi milenial kami punya beban sosial untuk mengampanyekan gerakan anti politik uang,” kata Rahmatul Maulana.

Kampanye gerakan anti politik uang turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri  (Kejari) Bireuen, Munawal Hadi dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen, Rahmad.

Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen, Rahmad mengapresiasi gerakan yang diinisiasi oleh Koalisi Muda Demokrasi Resiliensi (DemRes).

“Saya sangat bangga dengan kegiatan seperti ini, sebagai bentuk penyadaran masyarakat Bireuen mengenai bahaya politik uang. Mari kita sambut Pemilu kedepan yang damai, bersih dan inklusi,” ucap Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen, Rahmad.

Sementara itu, Kajari Bireuen, Munawal Hadi, SH, MH mengaku sangat antusias melihat pergerakan anak muda Bireuen yang berani dalam menyuarakan kebenaran dan menolak politik uang.

“Kegiatan ini sederhana, tetapi bermakna, jika suksesnya Pemilu 2024 maka tidak terlepas dari adanya kontribusi kita semua hari ini. Teruslah bergerak untuk kebaikan,” ucap Kajari Munawal Hadi.

Sekedar informasi, aksi kampanye monolak politik uang digelar GMB bersama dengan Kejaksaan Bireuen, Panwaslih  Bireuen, KIP dan Polres. Serta beberapa lembaga yaitu Gerakan Anti Korupsi (GeRAK), Generasi DemRes, Sekolah Anti Korupsi (SAK), Daweut Apui/ Jurnalis Warga, Koalisi Muda DemRes, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bireuen, dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bireuen.