LPBH NU Dorong Pemerintah Lumajang Segera Bentuk Tim Pencegahan TPPO

Lumajang, VIVA Banyuwangi - Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama (LPBH NU) Kabupaten Lumajang apresiasi kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Lumajang.

"Saya sangat mengapresiasi gerak cepat dan agresif jajaran Polres Lumajang yang di pimpin Kapolres langsung, sebagaimana Instruksi Presiden dan Kapolri, saya angkat topi sekali gerak cepat," kata Ketua LPBH NU Kabupaten Lumajang, Indra Hosy Efendi, kepada media ini, Rabu (14/6/2023) siang tadi.

Saat ini, LPBH NU mengimbau kepada Pemerintah Daerah harus membentuk tim pencegahan TPPO di Kabupaten Lumajang. 

"Dan kalau bisa melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait hukum kepada masyarakat Lumajang khususnya," tambahnya.

Dikatakan pria yang juga menantu Kepala Desa (Kades) Papringan, Kecamatan Klakah ini, dalam hal sosialisasi, bisa saja enggandeng Organisasi  Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti LPBH NU dan banyak lainnya, agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak mudah tergiur iming-iming tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji yang fantastis.

"Lumajang ini wilayah terpinggirkan dan SDM masyarakat sangat rendah jadi lebih mudah dijadikan tempat mencari atau menjadi lokasi penampungan orang untuk kerja ke luar negeri secara tidak prosedural," imbuhnya lagi.

Selain itu, kata Hosy, dipastikan pekerja yang tidak prosedural, juga tidak akan mendapatkan hak sebagaimana para pekerja yang prosedural, seperti hak tersebut menyangkut perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum.

"Korban ini sangat rentan dijadikan Pekerja Sek Komersial (PSK) hingga Eksploitasi Ekonomi dan Anak, saya sangat prihatin, namun pemerintah tidak boleh diam dan tutup mata harus punya inisiatif melakukan pencegahan segini mungkin dan bisa menggandeng Ormas atau LSM," ujarnya. 

Sedangkan menurut Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Lumajang, dr Halimi Maksum, saat dimintai tanggapan seputar kasus TPPO di Kabupaten Lumajang, menjawab jika PDM dan Pengurus Daerah Aisyiah (PDA) Kabupaten Lumajang sangat konsep terhadap hal tersebut.

"Konsen kami yaitu melalui penguatan internal keluarga, bagian dari program persyarikatan dan memperhatikan kesejahteraan," tutupnya singkat.