Usai Dapat Aduan, Komisi A DPRD Lumajang Sidak Kantor Desa Sentul

Lumajang, VIVA Banyuwangi - Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (2/8/2023) kemarin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H Akhmat ST, mengatakan kalau dari Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang melakukan sidak ke Balai Desa Sentul, Kamis (3/8/2023) pagi tadi.

Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, kata H Akhmat, menindaklanjuti sesuai dengan hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Sumbersuko terhadap Desa Sentul, pada 20 Juni 2023 lalu, berdasarkan fakta yang diketemukan.  

Memang ada beberapa poin yang dihasilkan. Jika terhadap ADD, yang pertama kata H Akhmat, adanya SPJ Perlengkapan alat Rumah Tangga dan kebersihan kantor tidak ada pendukungnya. 

“Kedua adanya Pajak Resto belum terbayar, ketiga adanya SPJ Tunjangan BPD dan Operasional BPD tidak ada bukti pendukungnya dan keempat adanya temuan Pajak ADD selain pajak resto sudah lunas terbayar,” jawabnya. 

Dan temuan terdahap DD, kata politisi PPP ini, yang pertama adanya pekerjaan drainase di Dusun Krajan senilai Rp 56 juta, bukti pendukung belum ada, seperti nota, SPK, foto material, foto bangunan, foto prasasti, papan proyek, tanda terima honor TPK, SK TPK, tanda terima upah pekerja dan bukti pembayaran pajak. 

“Kedua, adanya pekerjaan pembangunan Rabat di RT/RW : 01/04 dan RT/RW : 01/02, senilai Rp 93 juta, bukti pendukung belum ada, seperti nota, SPK, foto material, foto bangunan, foto prasasti, papan proyek, tanda terima honor TPK, SK TPK, tanda terima upah pekerja dan bukti pembayaran pajak,” terang wakil rakyat asal Kecamatan Jatiroto ini. 

Yang ketiga, adanya pengadaan HP SDGs senilai Rp 8 juta, namun dokumen belanjanya barang dilampirkan, keempat belanja sarana kantor PC, senilai Rp 15 juta, sumber dana tidak sesuai dengan prioritas penganggaran, pihak Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan meminta untuk segera melampiri nota spek teknis dari penyedia barang. 

“BOP Pemdes 3 persen, senilai Rp 4 juta sudah dilampiri data penerima bantuan BOP, pada rapat Musdes KPM BLT sebesar Rp 1 juta dokumen mamin tidak ada. Pada OP TK Dharma Wanita 02 dan Muslimat NU, sebesar Rp 10 juta, bukti pendukung belum ada,” papar Caleg DPRD Propinsi Jawa Timur ini.

Sedangkan temuan selanjutnya yaitu, OP GerbangMas Dusun Krajan, Kembang dan Sumber, segera dilampiri SPJ dari Lembaga, dan OP GerbangMas Dusun Wangkit, sudah sesuai ketentuan. 

KPM Stunting sebesar Rp 1.2 juta, segera dilampiri dokumentasi serah terima. Pada pekerjaan pembangunan Rabat senilai Rp 208 juta, ditemukan SPJ, RAB dan pelaksanaan tidak sesuai di RKP dan APBDes, yaitu pada pembangunan jembatan. Pihak Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan meminta berita acara perubahan pelaksanaan kegiatan melalui Musyarawarah Desa (Musdes) untuk dilampirkan.

 

Dan perlu diketahui, pembangunan kolam ikan dari Program Ketahanan Pangan anggaran Dana Desa, senilai Rp 75 juta, RAB dan Gambar belum disahkan, kode rekening kegiatan tidak sesuai di APBDes, dan pembangunan kolam ikan seharusnya dibangun di tanah aset milik desa, karena sesuai dengan perencanaan di APBDes Tahun 2023, bukan di lahan milik pribadi. 

“Semuanya itu lagi diperiksa oleh Komisi A, hasilnya nanti menunggu hasil rekomendasinya saja,” pungkasnya.