Presiden Korea Selatan Yoon Kembali Dihadapkan Mosi Pemakzulan di Parlemen

Tuduhan ini semakin memperkuat argumen oposisi bahwa deklarasi darurat militer Yoon tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam demokrasi Korea Selatan.

Jika mosi pemakzulan ini disahkan oleh Majelis Nasional, maka Mahkamah Konstitusi akan memiliki kewenangan untuk memutuskan nasib Presiden Yoon.

Mahkamah akan menentukan apakah Yoon harus dicopot dari jabatannya atau dikembalikan ke posisinya.

Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mencopot Yoon, maka ia akan menjadi presiden kedua yang dimakzulkan dalam sejarah Korea Selatan, setelah mantan Presiden Park Geun-hye yang dimakzulkan pada tahun 2017.