Berkat Pengalaman Memimpin Banyuwangi, Anas Moncer jadi Menpan RB

Menpan RB Abdullah Azwar Anas
Sumber :
  • Kemenpan RB/ VIVA Banyuwangi

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pengalamannya memimpin Banyuwangi menjadi bekalnya saat ini untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). 

img_title Best Goal Keeper Nuswantara Cup U12 2026 Disabet Line Up Diklat Persema Malang, Dastant!

Anas menerapkan sejumlah langkah tegas di antaranya dengan memangkas penilaian RB kementerian dari 259 komponen pertanyaan mengerucut pada 26 pokok pertanyaan terkait kemiskinan dan investasi. 

Sementara selama ini, penilaian Kemenpan RB disebutnya terjebak pada tumpukan kertas yang terkadang penyampaian administrasi bagus namun angka kemiskinan di wilayah tersebut naik. 

img_title Inilah Nama Anggota DPRD di Jatim yang Positif Narkoba Jenis Sabu & Ekstasi

“Ini berkat pengalaman saya memimpin daerah kemudian kami wujudkan dalam bentuk penilaian,” kata Anas pada Banyuwangi.viva.co.id.

Kini, Anas mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinir program digitalisasi di tingkat nasional untuk memperbaiki ketidakefensifan 1 inovasi 1 aplikasi seperti yang banyak terjadi saat ini. 

img_title Satpol PP Banyuwangi Tegaskan Proyek Eks Tambak PT SAA di Wongsorejo Ilegal, SIUP Mati Sejak 2018

Lebih lanjut, Anas juga menyebut tak akan ada lagi penghargaan untuk pemerintah daerah sementara angka kemiskinan di wilayah tersebut masih naik atau investasinya turun. 

Hal tersebut adalah penerapan dari keputusan Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak yang dicanangkan dengan saran Presiden Joko Widodo.

RB Berdampak berfokus pada penanganan kemiskinan, meningkatnya investasi serta digebernya program digitalisasi. 

Di sisi lain, Anas memuji Pemerintah Banyuwangi yang saat ini dipimpin Ipuk Fiestiandani. Banyuwangi mengalami peningkatan pendapatan per kapita sebesar Rp 58 juta per orang. 

“Ini data BPS (Badan Pusat Statistik) bukan data pencitraan,” tutur Anas. 

Hal tersebut dikatakan Anas karena setiap pemerintah menyampaikan data pencapaian selalu dibarengi dengan tuduhan data yang dipaparkan merupakan data pencitraan. 

Sementara menurutnya, data harus disampaikan karena merupakan bagian penting dari cerminan kinerja pemerintah daerah yang on the track dan berdampak pada rakyat.