Pemkab Banyuwangi Raih WTP 12 Kali Beruntun

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi –Pemkab Banyuwangi kembali menorehkan catatan positif di bidang pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi Tahun 2023. Opini WTP tersebut sukses diraih Pemkab selama 12 tahun berturut-turut.  

 Hasil audit LKPD tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Auditorium Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, pada kemarin Kamis (2/5/2024). Selain kepada Pemkab Banyuwangi, BPK juga menyerahkan LHP kepada 36 pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim.

 Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi mengucapkan selamat atas prestasi Pemkab Banyuwangi dan Pemprov Jatim serta kabupaten dan kota lain yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP. Dia mengingatkan agar seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah tercantum dalam masing-masing LHP.

 "Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap tidak ada penundaan dari seluruh entitas yang hadir hari ini (Selasa)," ujarnya.

 Terpisah, Bupati Ipuk Fiestiandani bersyukur Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Torehan 12 kali beruntun menerima opini WTP dari BPK menunjukan pengelolaan keuangan kabupaten the Sunrise of Java telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.

 “Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah,” ujar Ipuk, Jumat (3/5/2025).



Pemkab banyuwangi raih WTP 12 kali beruntun

Photo :

• Dok. Pemkab Banyuwangi/ VIVA Banyuwangi

Halaman Selanjutnya

 Ipuk menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. “Kami memang serius terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” paparnya.