Kementerian PPA RI monitoring Kinerja Bupati Banyuwangi, Terkait Kabupaten Layak Anak
- Moh. Hasbi
Banyuwangi - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengadakan penilaian secara hybrid kabupaten layak anak (KLA) tahun 2023 untuk Kabupaten Banyuwangi di aula Rempeg Jogopati Sekretariat Kabupaten Banyuwangi, Selasa (23/5/2023).
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dia memaparkan presentasi terkait dengan program pemerintah yakni Kabupaten Layak Anak (KLA).
Ipuk Menyampaikan, Bahwa ada 24 indikator yang dikelompokkan dalam lima klaster dalam penilaian KLA, yang sebelumnya semua data telah diinput oleh SKPD serta Instansi terkait.
“Mengingat peningkatan kemampuan anak akan membawa masa depan bangsa yang lebih baik, dan Banyuwangi sedang berproses menuju Kabupaten Layak Anak, namun tujuan kita bukan hanya mendapatkan sertifikat KLA, tetapi bagaimana pemerintah melindungi hak-hak anak,” Kata Ipuk dalam pemaparannya.
Lanjut Ipuk, Kabupaten Banyuwangi mempunyai komitmen dalam pemenuhan hak anak dengan menerbitkan beberapa peraturan, yakni Perda no.17 Tahun 2018.
Maka dari itu, Terkait dengan SDM Aparatur Sipil Negara, Bupati Banyuwangi menyampaikan bahwa setiap Kepala OPD mempunyai kontrak kerja untuk melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga, termasuk Diklat Konvensi Hak Anak yang sudah dilakukan.
"Beberapa inovasi yang sudah kami lakukan, yang mana dalam prosesnya seperti terbentuknya Duta Cegah Kawin Anak, serta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)," cetusnya.
