Transaksi 1.036 UMKM di e-Katalog Capai Rp 581 Miliar, Banyuwangi Raih ini
- Dok. Pemkab Banyuwangi/ VIVA Banyuwangi
Banyuwangi, VIVA Banyuwangi –Kabupaten Banyuwangi berhasil meraih penghargaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik di ajang Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2024 atas kategori kabupaten dengan jumlah transaksi produk dalam negeri terbanyak.
“Banyuwangi meraih penghargaan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Kali ini, pada Indonesia Sustainable Procurement Expo 2024 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Katalog Elektronik Nasional. Banyuwangi dinilai sebagai daerah yang memiliki komitmen tinggi memanfaatkan produk dalam negeri yang mendukung pembangunan daerah, yang ini artinya juga pemkab dinilai banyak melibatkan pelaku usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Bupati Ipuk Fiestiandani, Jumat 21 Juni 2024.
Penghargaan tersebut telah diserahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI, Hendrar Prihadi, kepada Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi, Dani Al Sofyan, dalam forum ISPE yang digelar 14 Juni 2024.
Ipuk menyampaikan, Pemkab Banyuwangi terus mengupayakan pelibatan pelaku usaha UMKM dalam pembangunan daerah adalah dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Ipuk pun bersyukur sejauh ini upaya ini berjalan cukup baik.
“Jumlah transaksi e-catalag produk dalam negeri Banyuwangi tahun pada tahun 2023 mencapai Rp. 581 miliar. Pemkab terus meningkatkan peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini, total sudah ada 1.036 UMKM yang mendaftar di e-katalog, yang mayoritas adalah UMKM lokal. Mulai dari kuliner, suvenir, alat tulis kantor, aspal, jasa servis kendaraan, dan sebagainya,” kata Ipuk.
“Dengan masuknya UMKM lokal dalam e-katalog, maka penetrasi produk UMKM semakin meluas dan terserap market lebih besar,” imbuhnya.
Ipuk memastikan kebijakan yang diambil selalu bersifat kolaboratif dengan banyak pihak, termasuk warga. Pemkab terus mendorong kolaborasi warga dalam pengadaan barang dan jasa.
