Bupati Pati Ditekan Mundur, DPD RI Serukan Dialog dengan Warga
- Tangkapan Layar Youtube: tvOnenewscom
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Abdul Kholik, meminta Bupati Pati, Sudewo, untuk mengedepankan dialog dengan warga. Hal ini menyusul polemik terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya diprotes oleh warga Pati namun kemudian dibatalkan. Kholik menilai, dialog sangat penting untuk mencari titik temu yang bisa diterima kedua belah pihak, hal ini dikutip dari antaranews.com.
"Kami di DPD RI juga mendukung supaya aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah bisa kembali berkolaborasi untuk memajukan masyarakat Pati," kata Abdul Kholik di kompleks parlemen, Jakarta. Rabu, 13 Agustus 2025
Kholik mengingatkan kepada kepala daerah lainnya agar tidak menaikkan pajak yang bisa memberatkan masyarakat, meskipun kondisi fiskal daerah cukup besar. Setiap kebijakan, kata dia, harus melalui dialog dengan masyarakat untuk menemukan kesepakatan yang bisa diterima.
Polemik kenaikan PBB ini telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Kementerian Dalam Negeri, bahkan Presiden Prabowo Subianto. Kholik menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Pati.
"Saya berharap ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat Pati. Kami akan menunggu pemantauan dari Pak Gubernur," ujarnya.
Di sisi lain, aksi unjuk rasa warga Pati yang menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya kembali menggema pada Rabu siang. Demonstrasi berlangsung di kawasan Alun-alun Kota Pati, tepatnya di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati.
Para orator dalam aksi tersebut mendesak Bupati Sudewo untuk mundur, mengingat sikap arogan yang dituduhkan pada dirinya terkait kenaikan PBB. Warga menuntut kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat, bukan kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat.
Abdul Kholik juga menekankan pentingnya kebijakan pajak yang adil dan proporsional, untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Kenaikan pajak, katanya, harus dilakukan dengan perhitungan yang matang dan tidak semata-mata mengejar target fiskal.
"Setiap kebijakan harus melalui dialog yang melibatkan masyarakat agar bisa diterima dengan baik oleh semua pihak," tandasnya.
