Ironi 80 Tahun Merdeka! Jutaan Anak RI Putus Sekolah Setelah SD, DPR Beberkan Fakta Pahitnya
- tvonenews.com
Jakarta, VIVA Banyuwangi –Jelang perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kritik tajam datang dari parlemen terkait potret buram dunia pendidikan nasional. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti adanya ketimpangan akses pendidikan yang menurutnya merupakan sebuah ironi besar bagi bangsa, di mana semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit anak yang bisa mengaksesnya.
Lalu membeberkan data dari BPS tahun 2024 yang menunjukkan gambaran piramida terbalik.
Partisipasi sekolah di tingkat SD (usia 7-12 tahun) memang sangat tinggi, mencapai lebih dari 99 persen. Namun, angka ini terus menyusut seiring naiknya jenjang pendidikan. Partisipasi di level SMA (usia 16-18 tahun) sudah menurun signifikan di kisaran 70-85 persen.
“Dan untuk kelompok usia 19-23 tahun, jenjang pendidikan tinggi, partisipasi kembali anjlok ke level 30-40 persen,” ungkap Lalu kepada wartawan, Kamis, 14 Agustus 2025.
Ia menambahkan, kondisi ini tercermin dari rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang hanya 9,22 tahun. Angka ini setara dengan mayoritas penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga tamat SMP.
Ketimpangan ini semakin parah jika dilihat antarwilayah. Seperti dikutip dari laman tvonenews.com, Lalu mencontohkan kondisi di Papua Pegunungan di mana rata-rata lama sekolah hanya 5,10 tahun, yang berarti mayoritas warganya bahkan tidak tamat SD.
"Profil HDI juga menggambarkan Jakarta memimpin dengan harapan lama sekolah sekitar 11,49 tahun, sedangkan banyak provinsi di luar Jawa masih tertahan di angka di bawah 9 tahun,” jelasnya.
Menghadapi situasi ini, Lalu menekankan bahwa reformasi pendidikan harus menyasar titik-titik krusial. Menurutnya, solusi yang harus ditempuh mencakup upaya untuk mendorong keberlanjutan pendidikan hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi, terutama di daerah tertinggal, melalui skema beasiswa serta peningkatan akses fisik maupun digital.
Sejalan dengan itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kurikulum dan guru agar relevan dengan tuntutan zaman, sekaligus memperkuat anggaran dan infrastruktur pendidikan yang berpihak pada daerah-daerah terpencil demi mengurangi ketidaksetaraan.
Ia memberikan peringatan keras bahwa cita-cita besar bangsa tidak akan tercapai tanpa perbaikan fundamental di sektor ini.
