Janji Manis Prabowo Cuma di Atas Kertas? Pengamat Politik Bongkar Fakta Pilu!
- youtube.com
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat kritik tajam dari pengamat politik. Di balik pencapaian dan apresiasi dari masyarakat, ada beberapa program unggulan yang dinilai hanya sebatas janji. Implementasi yang lemah dan masalah di lapangan menjadi sorotan utama.
Seperti dilansir dari video yang dikutip kanal YouTube @tvOneNews pada Jumat, 15 Agustus 2025, pengamat politik dari CSIS, Arya Fernandez, membeberkan fakta pilu. Ia menyebut ada tiga catatan penting dari 10 bulan pertama pemerintahan Prabowo. Catatan tersebut adalah stabilitas koalisi, evaluasi publik, dan implementasi program unggulan.
"Meskipun target MBG adalah 82 juta orang, penyerapan manfaatnya baru mencapai 15 juta orang," kata Arya Fernandez. Seperti dilansir dari video yang dikutip kanal YouTube @tvOneNews.
Ia menyoroti, target ambisius pemerintah tidak sebanding dengan realisasi di lapangan. Perbedaan yang sangat mencolok ini menjadi tanda tanya besar.
Kritik tajam juga dialamatkan pada program Koperasi Merah Putih. Pemerintah mengklaim telah membentuk 80.000 koperasi. Namun, menurut Arya Fernandez, pembentukan ini hanya sebatas legalitas di atas kertas.
"Pembentukan 80.000 koperasi itu baru di atas kertas," tutur Arya Fernandez. Jumat, 15 Agustus 2025.
Ia mengungkapkan, banyak koperasi yang belum beroperasi secara efektif. Ada kekhawatiran mengenai pembiayaan, apalagi dana desa akan dijadikan penjamin jika terjadi kredit macet.
Di sisi lain, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi, mencoba membela diri. Ia menjelaskan bahwa target besar program MBG merupakan target untuk lima tahun ke depan.
"Target 82.9 juta orang adalah target untuk 5 tahun, dan gelontoran dana tambahan untuk mencapai target tersebut belum turun," ujar Dede Prayudi.
Dede Prayudi juga mengakui, program Koperasi Merah Putih memang belum sempurna.
"Ada beberapa yang belum beres, termasuk pembiayaan dan model bisnisnya," ungkap Dede Prayudi.
Pengakuan ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya masalah, namun belum ada solusi konkret yang ditawarkan.
Program lain yang mendapat sorotan adalah Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan memberikan akses sekolah berkualitas bagi anak-anak miskin. Pemerintah menyediakan boarding school untuk menanggung biaya hidup mereka. Namun, program ini masih dalam tahap awal dan bersifat seremonial.
