Sidang Tahunan MPR 2025 Bahas APBN 2026 PPHN dan Strategi Pemerintah Untuk Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, VIVA Banyuwangi – Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI 2025 digelar pada Jumat, 15 Agustus 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam kesempatan ini, berbagai isu penting negara menjadi fokus utama pembahasan, mulai dari kinerja pemerintah, arah kebijakan ekonomi, hingga perkembangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan bahwa Undang‑Undang Dasar 1945 tetap menjadi konstitusi yang hidup, yang harus terus dikaji dan dijadikan pedoman dalam menghadapi perubahan zaman. Ia menegaskan pentingnya kesinambungan kebijakan dan program strategis pemerintah yang menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus alat pemerataan kesejahteraan rakyat, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

“Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang hidup, yang harus terus dijaga dan dikaji agar negara tetap kokoh menghadapi perubahan zaman,” ujar Muzani dikutip dari tvonenews.com

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan kinerja pemerintah dan pidato kenegaraan terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya stabilitas ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan persatuan bangsa.

Ia juga menyoroti PPHN yang saat ini masih dalam kajian, memastikan dokumen itu matang sebelum diajukan secara resmi ke MPR.

“PPHN adalah arah kebijakan jangka panjang negara. Saya ingin memastikannya benar-benar matang sebelum disampaikan kembali kepada MPR,” tegas Presiden.

Sidang tahun ini juga menjadi momen refleksi terhadap persatuan bangsa. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga simbol kebangsaan dan persatuan. Ia menekankan agar penggunaan simbol atau lambang, termasuk yang muncul di media populer, tidak memecah belah bangsa.

“Kita tidak boleh membiarkan simbol atau lambang apapun menjadi pemecah belah bangsa. Persatuan harus selalu dijaga,” kata Puan

Sidang ini menjadi bukti bagaimana MPR dan lembaga negara lainnya memanfaatkan momen tahunan untuk menyampaikan capaian, mengevaluasi kebijakan, serta menetapkan arah pembangunan ke depan. Tidak hanya seremonial, sidang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam memahami arah kebijakan negara.

Dengan pembahasan yang menyentuh kinerja pemerintah, APBN 2026, dan PPHN, Sidang Tahunan MPR 2025 yang berlangsung pada 15 Agustus 2025 memperlihatkan komitmen pemerintah dan parlemen dalam merawat konstitusi, memperkuat demokrasi, dan memastikan masa depan Indonesia tetap stabil dan sejahtera bagi seluruh rakyat.