Sri Mulyani Ungkap Rp1.376 Triliun di RAPBN 2026 Untuk Program Bantuan Langsung
- www.antaranews.com
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana Rp1.376,9 triliun dari belanja pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk berbagai program bantuan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Pemerintah daerah sering menyampaikan butuh untuk membantu masyarakat. Tapi, masyarakat banyak mendapat bantuan langsung dari pemerintah pusat. Itu nilainya Rp1.378,9 triliun sendiri,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman resmi antaranews.com.
Dana tersebut akan disalurkan melalui sejumlah program prioritas, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp28,7 triliun, Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Kuliah & Beasiswa senilai Rp88,6 triliun, dan Kartu Sembako senilai Rp43,8 triliun.
Kemudian Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejumlah Rp69 triliun, Renovasi/Rehabilitasi sekolah senilai Rp22,5 triliun, dan Cek kesehatan gratis, dan penanggulangan TBC, revitalisasi fasilitas kesehatan sejumlah Rp7,3 triliun.
Selain itu, alokasi anggaran juga digunakan untuk menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun, Sekolah Rakyat & Sekolah Unggul Garuda senilai Rp27,9 triliun, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebesar Rp83 triliun.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menganggarkan dana untuk Subsidi energi & kompensasi senilai Rp381,3 triliun, Subsidi non-energi sebesar Rp108,8 triliun, dan Tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS senilai Rp63,5 triliun.
Kemudian Preservasi jalan & jembatan sebesar Rp24,9 triliun, Program perumahan senilai Rp48,7 triliun, Bendungan & irigasi sebesar Rp12 triliun, Lumbung pangan sejumlah Rp22,4 triliun, Bulog & cadangan pangan senilai Rp28,5 triliun, dan Kampung nelayan & pergaraman nasional sebesar Rp6,6 triliun.
"Ini semua letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah. Belanja K/L dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan," kata Sri Mulyani pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Besaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026 mencapai Rp3.136,5 triliun, yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sejumlah Rp1.498,3 triliun (naik dari pagu indikatif Rp1.167,8 triliun), Belanja non-K/L: Rp1.638,2 triliun.
