Era Tantiem Komisaris BUMN di Ujung Tanduk, Puan Dukung Kebijakan Presiden!
- antaranews.com
Jakarta, VIVA Banyuwangi –Ketua DPR RI Puan Maharani menunjukkan dukungan penuh terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus bonus atau tantiem bagi jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Puan menegaskan bahwa keuntungan BUMN seharusnya dikembalikan kepada negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
“Menurut kami, ya, ada baiknya kalau keuntungan tersebut, yang tadi disampaikan oleh Presiden, untung betul bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Puan saat ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat 15 Agustus 2025, seperti dilansir dari antaranews.com.
Puan menyoroti masalah yang kerap terjadi, di mana pimpinan perusahaan tetap menikmati bonus besar meskipun keuntungan yang diraih perusahaan sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali.
Pernyataan Puan ini menggemakan instruksi tegas yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya mengenai RUU APBN 2026. Presiden secara khusus memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem bagi pimpinan BUMN yang perusahaannya merugi.
Presiden Prabowo mengkritik keras bonus fantastis yang tidak sebanding dengan kinerjanya, seperti contoh komisaris yang menerima tantiem hingga Rp40 miliar setahun. Presiden bahkan menyebut istilah "tantiem" sebagai akal-akalan untuk mengelabui publik.
"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja," tegas Presiden.
Ia pun mengeluarkan ultimatum keras bagi para pimpinan BUMN yang tidak setuju dengan kebijakan baru ini.
"Kita sudah lama menjadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!," seru Presiden.
Kebijakan penghapusan tantiem ini sebenarnya telah mulai diimplementasikan. CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 yang secara resmi menghapus bonus tersebut bagi komisaris BUMN.
