Pemerintah Susun CIP untuk Atasi Shadow Economy, UMKM Diberi Tax Break

Jakarta, VIVA Banyuwangi –Pemerintah tengah merancang Compliance Improvement Program (CIP) sebagai strategi untuk mengatasi aktivitas shadow economy,ekonomi tersembunyi yang belum tercatat secara resmi. Dalam program ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak menjadi sasaran penegakan pajak, melainkan justru mendapatkan insentif perpajakan.

"Jadi, kami juga tidak akan memajaki yang bukan kemampuan mereka. tapi, kalau ada yang memang kemampuannya sesuai peraturan perundang-undangan, itu yang akan terus kami tegakkan,” ujar sri mulyani indrawati dalam konferensi pers rapbn dan nota keuangan 2026 di jakarta, dikutip dari antaranews.com, Sabtu, 16 Agustus 2025

Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini disengaja agar UMKM informal tidak terbebani dengan pajak yang melebihi kapasitasnya. Pemerintah justru menekankan pemberian fasilitas seperti Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) senilai Rp500 juta dan PPh Final sebesar 0,5% untuk UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar.

Tujuannya agar UMKM merasa mendapatkan perlindungan dan pemihakan, sekaligus memperkuat kepatuhan pajak di sektor informal tanpa merusak daya saing usaha.