Payment ID Tertunda DPR Ungkap Kekurangan Fatal Sistem Baru

Jakarta, VIVA Banyuwangi – Rencana Bank Indonesia (BI) meluncurkan sistem Payment ID pada 17 Agustus 2025 dipastikan batal. DPR menilai sistem ini masih kurang praktis dan belum siap digunakan secara luas.

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib menegaskan bahwa langkah penundaan merupakan keputusan yang tepat jika memang sistem tersebut masih memiliki kelemahan.

“Sejauh ini banyak laporan secara teknis Payment ID perlu penyempurnaan karena kurang praktis. Saya belum tahu secara persis tentang itu,” ujarnya seperti dilansir pada tvonenews.com

Payment ID digagas sebagai identitas pembayaran tunggal berbasis NIK yang terhubung dengan berbagai layanan keuangan. Sistem ini diharapkan mempermudah transaksi non-tunai dan meningkatkan keamanan. Namun, Najib menekankan pentingnya edukasi.

“Kalau masyarakat tidak paham cara memanfaatkan Payment ID, maka sistem ini akan mubazir,” tegasnya pada Senin 18 Agustus 2025

BI menyatakan Payment ID masih dalam tahap uji coba sandbox. Penundaan dilakukan agar sistem lebih matang dan tidak menimbulkan gangguan saat diterapkan secara massal.

Jadwal peluncuran baru belum diumumkan, namun DPR mendorong BI mempercepat penyempurnaan teknis sekaligus sosialisasi kepada masyarakat.

BI juga menegaskan bahwa penundaan ini bukan berarti sistem gagal, melainkan langkah realistis agar tidak terjadi gangguan besar ketika diterapkan secara massal. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai jadwal baru peluncuran Payment ID.

DPR mendorong Bank Indonesia untuk mempercepat proses penyempurnaan teknis dan memperluas sosialisasi agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan besar dalam sistem transaksi digital di tanah air.

Harapannya, ketika benar-benar diluncurkan, Payment ID dapat berjalan optimal, memberikan manfaat nyata, serta menjadi tonggak penting dalam mendukung percepatan transformasi digital sektor keuangan Indonesia.