Prabowo Perintahkan Sikat Habis Tambang Ilegal, Bahlil Lahadalia: Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu!
- www.youtube.com @tvOneNews
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan taringnya dalam memberantas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Sebagai tindak lanjut dari arahan tegas tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan penegakan hukum yang takkan pandang bulu.
Seperti dikutip dari kanal YouTube @tvOneNews. Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penindakan ini adalah prioritas utama Presiden Prabowo. Prabowo berkomitmen penuh pada kedaulatan dan transisi energi, sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Minyak rakyat adalah asa, tambang ilegal menyisakan duka,” ungkap Bahlil Lahadalia.
Ia juga menuturkan, negara harus hadir dan menjamin kekayaan alam dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sabtu, 23 Agustus 2025.
Menurut Bahlil Lahadalia, ada tiga jenis tambang ilegal yang saat ini marak. Pertama, penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Kedua, penambangan di luar kawasan hutan namun tetap dilakukan di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai. Ketiga, penambangan yang melebihi batas kuota izin, misalnya menambang 300 hektar padahal izinnya hanya 100 hektar.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Presiden Prabowo telah membentuk Satgas Penataan Lahan dalam Kawasan Hutan. Selain itu, Kementerian ESDM juga telah membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakum) yang dipimpin oleh seorang jaksa.
"Penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu," tutur Bahlil Lahadalia.
Ia menegaskan, pihaknya juga melibatkan unsur kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang bersih dari praktik-praktik korup. Sabtu, 23 Agustus 2025.
Pemerintah optimistis, dengan langkah-langkah konkret dan koordinasi antar lembaga, masalah tambang ilegal dapat diatasi secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan menyelamatkan lingkungan, tetapi juga meningkatkan pendapatan negara dari sektor ESDM yang kini menyumbang 15,5% dari total pendapatan.
