Diperiksa KPK Selama 8 Jam, ini Pengakuan Bupati Pati Sudewo Soal Dugaan Korupsi DJKA Kemenhub

Jakarta, VIVA Banyuwangi –Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Rabu, 26 Agustus 2025.

Ia dimintai keterangan sebagai saksi selama 8 jam terkait dugaan suap pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Usai diperiksa, Sudewo mengungkapkan bahwa dirinya dicecar sejumlah pertanyaan mengenai dugaan aliran dana dalam kasus tersebut. Ia menegaskan selalu menjawab dengan jujur.

"Semua pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya dan apa adanya. Kalau soal uang, itu juga ditanyakan," ujar Sudewo. Seperti dilansir dari tvonenews.com

Sudewo menambahkan bahwa isu aliran uang bukan hal baru. Ia mengklaim pernah menyampaikan penjelasan serupa kepada penyidik sekitar dua tahun lalu.

"Sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, dan pengeluaran," jelasnya.

Nama Sudewo kembali mencuat setelah disebut dalam sidang kasus DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023. Kala itu, jaksa KPK menyinggung penyitaan uang Rp3 miliar dari kediamannya, disertai bukti foto pecahan rupiah dan mata uang asing.

Meski demikian, Sudewo membantah tudingan tersebut. Ia juga menolak klaim jaksa yang menuduh dirinya menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.

Kasus dugaan suap proyek DJKA ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jawa Bagian Tengah, yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang. Hingga kini, jumlah tersangka mencapai 15 orang, termasuk dua korporasi.

Proyek yang masuk dalam penyelidikan mencakup pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, rel kereta di Makassar, sejumlah proyek konstruksi di Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. Dugaan rekayasa lelang hingga pengaturan pemenang tender terus menjadi fokus penyidik.

Sementara proses hukum berjalan, masyarakat Pati juga menyoroti kasus ini. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu disebut tengah menghimpun dana ratusan juta rupiah untuk menggelar aksi di depan KPK pada 1 September 2025, setelah aksi serupa pada 13 Agustus lalu gagal menurunkan Sudewo dari jabatannya.