Viral 17+8 Tuntutan Rakyat, Desakan Publik Kian Menguat

Jakarta, VIVA Banyuwangi – Gelombang protes oleh mahasiswa dan masyarakat sipil di akhir Agustus lalu tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga di jagad media sosial.

Baca Juga

Menteri Keuangan Baru Minta Maaf, Akui Salah Ucap Soal Tuntutan Rakyat

Influencer seperti Andovi Da Lopez, bersama Salsa Erwin dan Jerome Polin, menjadi penggerak utama gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang kini viral dan menyita perhatian publik serta DPR.

Andovi bercerita bahwa dalam waktu singkat, hanya tiga jam via panggilan telepon, mereka merumuskan tuntutan yang kemudian dibahas bersama tokoh publik lainnya.

Baca Juga

Jawaban Menkeu Purbaya Saat Ditanya 17+8 Tuntutan Rakyat

Semangatnya? Biar suara rakyat terdengar luas dan cepat bahkan lebih cepat dari kerja DPR, katanya sinis.

“Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang… ya gini, buktinya kita saja bisa, kok DPR enggak bisa, walaupun ini tuntutan ya,” ungkap Andovi saat mengikuti aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Senin, 1 September 2025

Baca Juga

5 Poin Penting! DPR Keras Tanggapi Tuntutan Rakyat, Puan Maharani Turun Tangan!

Dilansir dari Instagram @andovidalopez, berikut isi dari 17+8 Tuntutan Rakyat

Ini Daftar 17 Tuntutan Mendesak (Deadline 5 September 2025)

1. Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan demonstrasi.
2. Tarik TNI dari pengamanan sipil—kembalikan ke barak.
3. Bebaskan demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
4. Tindak aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
5. Hentikan kekerasan oleh polisi, patuhi SOP pengendalian massa.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan cabut fasilitas baru.
7. Transparansikan anggaran DPR secara proaktif.
8. Selidiki harta anggota DPR bermasalah melalui KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Partai harus beri sanksi kader yang tidak etis.
11. Partai harus tegas menyatakan berpihak pada rakyat.
12. Libatkan anggota DPR dalam dialog publik bersama masyarakat sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak masuk ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak bagi guru, nakes, buruh, dan mitra ojek online.
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh soal upah minimum dan outsourcing.

8 Agenda Reformasi Jangka Panjang (Deadline 31 Agustus 2026)

Halaman Selanjutnya

Reformasi besar-besaran di DPR dan hapus berbagai fasilitas privilegi.Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.Reformasi perpajakan yang lebih adil.Sahkan UU perampasan aset koruptor & perkuat KPK.Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.Kembalikan TNI sepenuhnya ke barak.Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.