Anutin Charnvirakul Terpilih Jadi PM Thailand ke-32 Usai Raih 311 Suara di Parlemen

Jakarta, VIVA Banyuwangi – Anutin Charnvirakul, pemimpin Partai Bhumjaithai, akhirnya terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand ke-32 setelah meraih dukungan mayoritas dalam pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Thailand. Jumat, 5 September 2025.

Dalam pemungutan suara tersebut, Anutin berhasil mengamankan 311 suara dari total 490 anggota DPR.

Sementara itu, pesaingnya dari Partai Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri, hanya memperoleh 152 suara, dengan 27 anggota memilih abstain.

Anutin dinominasikan untuk jabatan perdana menteri oleh Chaichanok Chidchob, Sekretaris Jenderal Partai Bhumjaithai.

Partai yang dipimpin Anutin sendiri hanya memiliki 70 kursi di parlemen, namun berhasil menggalang dukungan luas dari berbagai fraksi. Seperti dilansir dari viva.co.id

Pada pemilihan umum 2023 lalu, Partai Pergerakan Maju (MFP) menjadi partai terbesar dengan 151 kursi, disusul Pheu Thai dengan 141 kursi, sementara Partai Bhumjaithai berada di posisi ketiga. 

Anutin, yang kini berusia 58 tahun, bukan nama asing di politik Thailand. Ia merupakan pewaris perusahaan konstruksi besar di negaranya dan pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan (2019–2023).

Dalam periode itu, ia dikenal karena perannya menanggulangi pandemi COVID-19 dan dukungannya terhadap legalisasi ganja pada 2022.

Setelah itu, ia dipercaya sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri (2023–2025).

Karier politik Anutin bermula dari Partai Thai Rak Thai yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Popularitasnya kian meningkat berkat citra sebagai politisi yang pragmatis dan dekat dengan rakyat.

Pemilihan perdana menteri baru ini digelar setelah Mahkamah Konstitusi Thailand pada 29 Agustus 2025 memberhentikan Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya.

Paetongtarn dinilai melanggar kode etik karena isi percakapannya dengan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik.

Dalam percakapan tersebut, ia mengkritik keras petinggi militer Thailand di tengah memanasnya konflik perbatasan.

Putusan itu sekaligus membubarkan seluruh kabinet dan memicu proses pemilihan perdana menteri baru. Meski demikian, Paetongtarn telah melayangkan gugatan terhadap keputusan tersebut.