5 Poin Penting! DPR Keras Tanggapi Tuntutan Rakyat, Puan Maharani Turun Tangan!

DPR Keras Tanggapi Tuntutan Rakyat
Sumber :
  • YouTube @tvOneNews

Jakarta, VIVA Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan respons cepat terhadap tuntutan publik yang dikenal dengan sebutan "17+8."

img_title DPRD Soroti Paguyuban Saat Pembahasan Raperda PKL Memasuki Tahap Krusial

Tuntutan tersebut merupakan aspirasi yang disampaikan oleh para aktivis dan influencer terkait kebijakan pemerintah.

Menanggapi hal ini, DPR telah mengambil enam keputusan penting dalam rapat konsultasi yang dihadiri oleh pimpinan dan seluruh ketua fraksi.

img_title Tak Ingin Hanya Jadi Kota Transit, DPRD Siapkan Raperda untuk Dongkrak Pariwisata Probolinggo

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa DPR tidak main-main dalam menanggapi aspirasi rakyat.

"Pada hari ini, dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan para ketua fraksi, telah diputuskan enam poin penting," ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Minggu, 7 September 2025.

img_title BEM Untag 'Tantang' Bupati dan DPRD Banyuwangi Duduk Bareng Buntut Polemik Jam Buka Swalayan

Poin-poin tersebut mencakup penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, pemotongan tunjangan dan fasilitas lainnya.

Hingga tindak lanjut terhadap anggota yang dinonaktifkan.

"Poin-poin keputusan ini telah ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPR, termasuk Ibu Puan Maharani," kata Sufmi Dasko Ahmad. Seperti dikutip dari kanal YouTube @tvOneNews.

Keputusan ini diambil sebagai komitmen DPR untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, sekaligus menunjukkan respons nyata terhadap tuntutan masyarakat.