Demo Nepal memanas PM Oli didesak mundur setelah 19 orang tewas
- https://x.com/margianta/status/1965346902251278629?t=mRIqPbyC27bZ4nlMMw5log&s=08
Kathmandu, VIVA Banyuwangi – Krisis politik Nepal semakin memanas setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai Revolusi Gen Z menelan 19 korban jiwa dan melukai lebih dari 300 orang.
Aksi protes yang awalnya dipicu oleh pemblokiran 26 platform media sosial kini berkembang menjadi desakan politik agar Perdana Menteri K.P. Sharma Oli segera lengser.
Partai-partai oposisi menuntut pertanggungjawaban penuh dari perdana menteri. Selasa, 9 September 2025
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Barshaman Pun, menegaskan bahwa oposisi sudah memiliki sikap bulat.
“Oposisi menilai Perdana Menteri Oli harus mundur karena bertanggung jawab atas tindakan keras pemerintah terhadap rakyat,” ujar Barshaman Pun. Dilansir dari antaranews.com
Protes yang dipimpin mayoritas anak muda ini tidak hanya berlangsung di Kathmandu, tetapi juga merebak ke sejumlah kota besar lain.
Massa dilaporkan membakar kediaman pribadi Sharma Oli di Baluwatar sebagai bentuk protes atas kematian para demonstran.
Kemarahan massa juga menyasar kediaman Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Prithvi Subba Gurung.
Mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak, yang keduanya memutuskan mundur di tengah gejolak politik.
Situasi yang semakin tak terkendali membuat aparat menembakkan gas air mata, meriam air, hingga peluru tajam untuk membubarkan kerumunan.
Kerusuhan itu juga memaksa pemerintah memberlakukan jam malam di beberapa distrik ibu kota.
Dalam merespons kondisi genting tersebut, Sharma Oli menyatakan akan membentuk komite investigasi khusus guna menyelidiki kerusuhan dan memberikan rekomendasi pencegahan aksi lanjutan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri India turut menyampaikan keprihatinan.
“Kami memantau situasi di Nepal dengan keprihatinan dan berduka atas korban jiwa dari kalangan muda. Kami berharap semua pihak menahan diri serta menyelesaikan melalui dialog damai,” pernyataan resmi Kemlu India.
Sebelumnya, pemerintah Nepal memutuskan memblokir sejumlah media sosial ternama yang tidak mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi sesuai tenggat. Kamis, 4 September 2025
Kebijakan ini menuai protes keras hingga akhirnya larangan tersebut dicabut. Senin, 8 September 2025.
Namun, pencabutan aturan itu tidak meredam gejolak. Situasi justru semakin memanas setelah massa menerobos gedung parlemen, memicu bentrokan berdarah antara aparat dan pengunjuk rasa.
