OHCHR Soroti Tindakan Brutal Aparat Nepal dan Desak Penyelidikan Cepat

OHCHR Soroti Tindakan Brutal Aparat Nepal
Sumber :
  • https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/09/08/anadolu_nepal_protest_1.jpg.webp

Kathmandu, VIVA Banyuwangi – Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menyatakan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi besar-besaran di Nepal.

img_title Beda dengan COVID-19, Hantavirus di Kapal Pesiar Diperkirakan Tidak Berkembang Epidemi Besar

Protes yang dipimpin oleh kelompok pemuda tersebut berujung bentrokan dengan aparat keamanan setelah menolak korupsi serta kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan sejumlah platform media sosial.

Dalam pernyataan resminya oleh juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani, menegaskan perlunya penyelidikan yang segera dan terbuka.

img_title Tindak Lanjuti Kasus Daycare di Yogya, Menteri HAM Perintahkan Tim Tinjau Langsung Lokasi

"Kami prihatin atas tragedi yang menimpa para demonstran dan mendesak otoritas melakukan penyelidikan dengan cepat dan transparan," ungkap Jubir OHCHR, Ravina Shamdasani. Dilansir dari akun X @UNHumanRights

Ravina mengatakan telah menerima sejumlah laporan terkait penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan.

img_title Sekjen PBB Peringatkan Efek Kronis Penutupan Selat Hormuz Berkepanjangan

"Kami mendapat laporan mengkhawatirkan tentang aparat yang diduga memakai kekerasan berlebihan saat demo anti-korupsi dan larangan penggunaan media sosial," lanjut Jubir OHCHR. Selasa, 9 September 2025

Selain itu, OHCHR menekankan pentingnya menjaga hak-hak demokratis masyarakat Nepal.

"Kami mendesak otoritas menghormati kebebasan berkumpul dan berekspresi serta memastikan aparat mematuhi aturan penggunaan kekerasan dan senjata api," tegas Ravina dalam video tersebut

Lembaga tersebut juga menilai bahwa demokrasi Nepal masih memiliki ruang sipil yang kuat sehingga dialog seharusnya menjadi jalan utama untuk merespons tuntutan generasi muda.

"Nepal punya demokrasi yang aktif, jadi dialog adalah cara terbaik menjawab keresahan pemuda. Aturan soal media sosial sebaiknya ditinjau ulang agar sesuai dengan kewajiban HAM," tambah Jubir OHCHR