DPRD Jawa Tengah Evaluasi Kebijakan Tunjangan Perumahan Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Semarang, VIVA Banyuwangi – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan bahwa kebijakan mengenai tunjangan perumahan untuk anggota DPRD akan segera dievaluasi. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi dan perbaikan kinerja lembaga legislatif.

"DPRD mendukung sepenuhnya arahan dan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto," kata Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, di Semarang. Selasa, 9 September 2025.

Menurut Sumanto, pimpinan DPRD Jawa Tengah telah menggelar rapat dengan melibatkan jajaran fraksi dan komisi untuk membahas kinerja, termasuk pemantauan kondisi di daerah pemilihan masing-masing.

Kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Jawa Tengah didasarkan pada PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Aturan ini diperkuat melalui Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 dan ditindaklanjuti dengan Pergub Nomor 64 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/51 Tahun 2025, disebutkan bahwa besaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD hingga anggota DPRD berkisar antara Rp79,63 juta hingga Rp47,77 juta per bulan.

Namun, Sumanto menegaskan bahwa seiring dengan dinamika kebutuhan publik, DPRD Jawa Tengah sepakat untuk melakukan evaluasi kebijakan tunjangan perumahan dan sekaligus menghapus kebijakan kunjungan luar negeri.

Selain evaluasi tunjangan, DPRD Jawa Tengah juga berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kinerja legislatif. Sumanto menegaskan bahwa DPRD siap bersinergi dengan rakyat untuk mendorong perbaikan yang lebih baik.

"Oleh karena itu DPRD siap bersinergi dengan rakyat mendorong serta mendukung upaya perbaikan," ujar Sumanto, sebagaimana dilansir dari antaranews.com.

Dengan langkah ini, DPRD Jawa Tengah berharap ke depan kebijakan keuangan dan administrasi legislatif lebih transparan, efisien, dan benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.