Tuntut Pembebasan Demonstran, Mahasiswa Jember Kembali Turun ke Jalan

Jember, VIVA Banyuwangi –Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Jember (AMJ) kembali menggelar aksi unjuk rasa di bundaran DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selasa kemarin, 9 September 2025. Mereka menuntut pembebasan demonstran yang masih ditahan di berbagai daerah.

Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, para aktivis berorasi secara bergantian di depan gedung dewan. "Aksi hari ini adalah bentuk konsistensi kami untuk menyuarakan perjuangan rakyat. Masih ada sekitar 500 lebih demonstran yang belum dibebaskan," kata Koordinator Lapangan Aksi, Abdul Aziz Al Fazri disadur banyuwangi.viva.co.id dari jatim.antaranews.com. Rabu, 10 September 2025.

Aziz menjelaskan, gelombang demonstrasi ini dipicu oleh keresahan publik terhadap sejumlah isu, mulai dari kenaikan pajak, tunjangan DPR, hingga krisis kepercayaan pada wakil rakyat. "Mahasiswa dipukuli dan massa aksi yang hanya ingin bersuara justru disambut represif oleh aparat. Bahkan, sebagian dari mereka ditahan," ujar Aziz.

Dalam aksinya, AMJ mengajukan sembilan poin tuntutan kepada DPRD Jember untuk diteruskan ke DPR RI. Tuntutan itu antara lain:

Pembebasan demonstran: Meminta pembebasan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi.

Usut tuntas kekerasan: Mengusut dan mengadili seluruh pelaku kekerasan hingga pembunuhan terhadap massa aksi, dari aktor lapangan hingga komandan yang menginstruksikan.

Copot Kapolri: Memberhentikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena dianggap gagal menegakkan prinsip kemanusiaan.

Reformasi Polri: Mereformasi institusi Polri secara menyeluruh agar kembali berfungsi sebagai pengayom masyarakat.

Transparansi anggaran DPR: Memublikasikan rincian anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, pensiun, dan fasilitas mewah lainnya.

Revisi UU Pemilu: Merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum untuk memperbaiki kompetensi anggota dewan.

Reformasi partai politik: Melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem kaderisasi partai politik.

Kembalikan fungsi TNI: Merevisi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI untuk mengembalikan fungsinya pada pertahanan negara.

Sahkan kebijakan pro-rakyat: Mendesak DPR RI dan DPRD Jember mengesahkan kebijakan progresif yang berpihak kepada rakyat.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, bersama Wakil Ketua DPRD Widarto dan Dedy Dwi Setiawan, menemui para demonstran. "Kami akan membawa aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam AMJ ke DPR RI. Semua tuntutan sebanyak sembilan poin akan kami teruskan ke pusat," kata Halim.(*)