ID Pers Wartawan CNN Indonesia Dicabut Setelah Pertanyaan ke Presiden

Ilustrasi Kebebasan Pers
Sumber :
  • https://www.tvonenews.com/gallery-foto/berita/nasional/375153-soal-kartu-liputan-wartawan-cnn-tiba-tiba-dicabut-bpmi-forum-pemred-beri-pernyataan-tegas

Jakarta, VIVA Banyuwangi – Pemerintah memberikan respon singkat terkait pencabutan kartu identitas pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, yang terjadi. Sabtu, 27 September 2025.

img_title Dukung Pangan Lokal, Kemenko Pangan Rancang Aturan Rantai Pasok Bahan Baku Program MBG

Insiden ini terjadi setelah Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan, saat ini pemerintah lebih memusatkan perhatian pada perbaikan program MBG dan penguatan Badan Gizi Nasional (BGN).

img_title BGN Hentikan Sementara 1.780 SPPG Tidak Miliki IPAL hingga Belum Daftar SLHS

Mensesneg menekankan bahwa langkah tersebut menjadi prioritas pemerintah dalam waktu dekat.

“Prioritas kita sekarang BGN dan MBG dulu. Jangan sampai insiden serupa terulang lagi," ucap Prasetyo. Minggu, 28 September 2025.

img_title Buntut Pemberitaan Media, NasDem Kota Probolinggo Gelar Aksi Sikap

Mensesneg tidak menjelaskan lebih jauh ihwal pencabutan ID pers tersebut, namun memastikan evaluasi dan perbaikan terus dilakukan agar kasus keracunan MBG tidak terulang.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, membenarkan kejadian tersebut.

Bahwa kartu identitas pers Istana atas nama Diana dicabut langsung oleh petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) di kantor CNN Indonesia. Sabtu, 27 September 2025.

“Kami jelas ingin tahu dasar pencabutan ID pers itu,” ujar Titin. Dilansir dari antaranews.com

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV menambahkan bahwa pihaknya telah mengirim surat resmi ke BPMI dan Mensesneg untuk meminta klarifikasi.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat juga menyampaikan keprihatinan atas pencabutan kartu liputan tersebut.

Ketua Umum PWI Akhmad Munir menilai tindakan itu berpotensi melanggar kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Melindungi kemerdekaan pers sama artinya dengan melindungi demokrasi. Segala pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus diakhiri,” tegas Munir.

CNN Indonesia dijadwalkan bertemu dengan BPMI) untuk menindaklanjuti surat klarifikasi. Senin, 29 September 2025.

Titin kembali menegaskan bahwa pertanyaan Diana kepada Presiden terkait MBG merupakan isu penting dan kontekstual yang layak mendapat jawaban publik.