Menkes Budi Sebut Banyak Dapur MBG Belum Punya SLHS Pemerintah Percepat Standarisasi

Jakarta, VIVA Banyuwangi – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan di sejumlah daerah.

Salah satu langkah yang diambil adalah memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, masih banyak SPPG pengelola dapur MBG yang belum memiliki SLHS.

"Data masih belum lengkap, tapi sebagian besar SPPG masih dalam proses sertifikasi SLHS," ujar Budi Sadikin. Dilansir dari viva.co.id

Pemerintah pun mempercepat penerbitan SLHS agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan dan prosedur penyajian makanan.

"Kita percepat supaya semua SPPG sudah sesuai standar kebersihan, standar orang-orangnya, dan standar prosesnya," tutur Menkes Budi.

Selain sertifikasi, pemerintah menekankan pengendalian ketat setiap tahap penyediaan makanan MBG.

"Kami bersama BGN akan mengawasi seluruh proses makanan, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga penyajian, agar kasus keracunan tidak terulang," jelas Menkes

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa SLHS menjadi syarat wajib bagi setiap SPPG pengelola dapur MBG.

"Tidak ada pengecualian, setiap SPPG harus memiliki SLHS," kata Zulhas. Minggu, 28 September 2025.

Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas maraknya kasus keracunan makanan MBG, meskipun sebelumnya SLHS hanya menjadi syarat untuk pendirian SPPG.

Pemerintah berharap standar ketat ini dapat mencegah insiden serupa di masa mendatang dan memastikan keamanan serta kualitas makanan bagi anak-anak penerima MBG.