Cegah Insiden Terulang, Pemerintah Perkuat Tata Kelola MBG Nasional!

Keselamatan anak jadi prioritas, tata kelola MBG diperketat pemerintah
Sumber :
  • https://kemkes.go.id/id/pemerintah-perkuat-tata-kelola-program-mbg-keselamatan-anak-jadi-prioritas

Jakarta, VIVA BanyuwangiPemerintah memperkuat tata kelola Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah lokasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keselamatan anak sebagai prioritas utama.

img_title BGN Hentikan Sementara 1.780 SPPG Tidak Miliki IPAL hingga Belum Daftar SLHS

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan perbaikan menyeluruh.

“Atas arahan Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak bukan sekadar angka, tapi masa depan bangsa,” ujar Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Kesehatan.

img_title KPK Lirik Pengadaan 25 Ribu Motor Listrik BGN, Singgung Area Rawan Korupsi

Beberapa kebijakan yang segera dijalankan, antara lain:

  1. Penutupan sementara SPPG bermasalah untuk evaluasi dan investigasi.
  2. Evaluasi juru masak di seluruh dapur penyedia MBG, tidak hanya di lokasi terdampak.
  3. Perbaikan sanitasi nasional, termasuk kualitas air dan pengelolaan limbah.
  4. Keterlibatan lintas sektor, melibatkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
  5. Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) wajib, bukan lagi administratif.
  6. Pemantauan Puskesmas dan UKS secara rutin di sekolah dan daerah.
img_title Anggaran Rp113 Miliar untuk Sewa EO, Dadan Hindayana: Bagian dari Profesionalitas BGN

“SLHS kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa berulang. Negara tidak main-main menjaga anak-anak Indonesia,” tegas Zulkifli.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menambahkan percepatan sertifikasi higienis dapur MBG harus selesai dalam waktu satu bulan. Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengawasi proses dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan.

“Kami bekerja sama dengan daerah agar seluruh dapur MBG memenuhi standar kebersihan, SDM, dan proses pengolahan yang layak,” jelas Menkes, Budi Gunadi Sadikin. Seperti yang dilansir Kemenkes RI. Minggu, 28 September 2025.

Rapat evaluasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan.

Pemerintah memastikan seluruh langkah ini dilakukan terbuka dan akuntabel demi keamanan gizi anak-anak Indonesia.