Kontroversi Pencabutan ID Pers Jurnalis CNN Indonesia Usai Tanya MBG, Mensesneg Janji Cari Solusi
- YouTube @tvOneNews
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Keputusan Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia.
Memicu gelombang protes dan kontroversi.
Pencabutan ini terjadi usai Diana Valencia mengajukan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, sebuah isu yang tengah menjadi perhatian publik.
Kejadian yang berlangsung pada Sabtu, 27 September 2025, ini langsung mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Istana sendiri dan lembaga pengawas pers.
Menanggapi situasi yang memanas, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) memastikan akan mencari jalan keluar terbaik.
“Kami memastikan bakal mencari jalan keluar yang terbaik terkait pencabutan oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetiyo Hadi. Selasa, 30 September 2025.
“Telah meminta BPMI untuk berkomunikasi dengan CNN Indonesia,” lanjut Hadi. Seperti dilansir dari kanal YouTube @tvOneNews.
Prasetiyo Hadi berjanji un tuk menjembatani persoalan antara Istana dan media.
Di sisi media, pihak CNN Indonesia menyatakan terkejut dengan tindakan pencabutan ID pers tanpa adanya surat atau penjelasan resmi yang melatarbelakangi.
“Kami terkejut atas tindakan tersebut dan mempertanyakan dasar pencabutan ID pers tanpa penjelasan resmi,” tegas Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari.
Titin mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada BPMI dan Mensesneg untuk meminta klarifikasi atas keputusan yang dianggap sepihak.
Sementara itu, Dewan Pers turun tangan meminta Istana untuk segera mengembalikan ID liputan Diana Valencia.
Dewan Pers mengingatkan semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Komaruddin Hidayat menyatakan telah menerima pengaduan terkait pencabutan ID pers reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan,” ungkap Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat.
Dewan Pers sekaligus berharap agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia.
Pertemuan antara pihak Istana dengan CNN Indonesia dijadwalkan akan segera dilakukan untuk menyelesaikan polemik pencabutan ID pers ini.
