KPK Tegaskan Dukungan Penuh pada Langkah Presiden Prabowo Berantas Korupsi di BUMN

Jakarta, VIVA Banyuwangi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dukungan ini dianggap sejalan dengan upaya perbaikan tata kelola perusahaan milik negara agar dapat beroperasi lebih bersih dan efisien.

KPK menilai praktik korupsi masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kinerja dan efektivitas BUMN.

Berbagai kasus yang mencuat menunjukkan bahwa penyimpangan di tubuh BUMN dapat berakibat langsung pada kerugian negara serta menurunkan kepercayaan publik.

“KPK sepenuhnya mendukung langkah Presiden dalam memperbaiki tata kelola BUMN, termasuk lewat upaya pemberantasan korupsi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Selasa, 30 September 2025

Budi mencontohkan berbagai tindak pidana korupsi yang kerap terjadi di BUMN.

Mulai dari praktik penyuapan, gratifikasi, pengondisian dalam pengadaan barang dan jasa, hingga kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang.

Budi menegaskan, praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan negara tetapi juga mengganggu iklim bisnis yang sehat.

Menurut Juru Bicara KPK, berharap langkah yang digagas Presiden dapat menjadi dorongan bagi BUMN untuk memperkuat upaya pencegahan dengan menerapkan prinsip good corporate governance (GCG).

“KPK hadirkan Pancek sebagai panduan bagi dunia usaha untuk memastikan prinsip integritas dijalankan,” kata Budi. Dilansir dari antaranews.com

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan komitmennya untuk tidak segan memerintahkan KPK maupun Kejaksaan Agung memeriksa pimpinan BUMN jika ditemukan indikasi korupsi atau penyalahgunaan kewenangan.

"Saya siap menggerakkan Kejaksaan dan KPK untuk mengejar kasus itu." kata Presiden Prabowo