DPR RI Soroti Program Makan Bergizi Gratis: Kepala BGN Ungkap Pelanggaran SOP Kunci Pemicu Gangguan Pencernaan
- YouTube @tvOneNews
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Komisi 9 DPR RI baru-baru ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk evaluasi mendalam terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
RDP yang dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Kesehatan Budi Kudadi Sadikin, serta Kepala BPOM Taruna Ikrar ini.
Fokus pada penanganan kasus dan kendala di lapangan, terutama menyusul temuan kasus gangguan pencernaan dalam dua bulan terakhir.
Kasus terbanyak dilaporkan terjadi di wilayah Jawa. Investigasi menyimpulkan insiden terjadi karena Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak diikuti secara ketat.
Pelanggaran SOP SPPG yang ditemukan meliputi pengolahan dan distribusi makanan yang melebihi batas waktu aman serta kualitas bahan pangan yang tidak terjamin mutunya.
Pelanggaran krusial yang disorot adalah keterlambatan pengiriman makanan.
Batas waktu aman antara proses memasak hingga pengiriman (delivery) seharusnya maksimal enam jam, namun sejumlah kasus di lapangan menunjukkan penyimpangan yang signifikan.
"Kejadian [gangguan pencernaan] itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.
“Contohnya, processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam dan optimalnya di 4 jam,” kata Dadan Hindayana. Seperti dilansir dari kanal YouTube @tvOneNews.
“Seperti di Bandung itu ada yang masak dari jam 09.00 dan kemudian di delivery-nya ada yang sampai 12 jam lebih," lanjut Dadan Hindayana. Kamis, 02 Oktober 2025.
Dadan Hindayana juga menambahkan, pelanggaran lain terjadi pada prosedur pengadaan bahan baku, di mana ada penyedia yang membeli bahan baku H-4 padahal seharusnya dibeli H-2 sebelum dimasak.
Ini menunjukkan kurangnya kedisiplinan operasional di tingkat pelaksana.
Menanggapi hal tersebut, tindakan tegas telah diambil.
Yaitu penutupan SPPG sementara bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar SOP dan menimbulkan kericuhan.
Penutupan ini bersifat sementara tanpa batas waktu, tergantung pada kecepatan SPPG melakukan perbaikan dan menyesuaikan diri.
Langkah perbaikan lain mencakup penerapan sertifikat kelayakan higien dan sanitasi. Selain itu, ada perintah langsung Presiden RI untuk penyediaan alat sterilisasi air di seluruh unit nasional.
