Luhut Sebut Program Makan Bergizi Gratis Jangan Dihentikan, Pemerintah Sudah Lakukan Evaluasi dan Perbaikan
- www.antaranews.com
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan meskipun sempat terjadi kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Menurutnya, pemerintah sudah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan dalam implementasi program tersebut.
"Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini, kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita tentu sangat berhati-hati dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta. Jumat, 3 Oktober 2025.
Pernyataan ini disampaikan Luhut untuk menanggapi desakan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG. AEI menilai program tersebut menyedot anggaran besar dan telah menyebabkan lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan massal.
Namun, Luhut menilai program MBG justru memiliki manfaat jangka panjang karena mendorong terbentuknya rantai pasok baru bagi pangan lokal, seperti telur, ikan, hingga buah seperti pisang.
"Ini kan baru sembilan bulan (berjalan) Pak Dadan. Jadi kita jangan terus buru-buru kritik sana, kritik sini. Ya kritik bolehlah, (kritik) enggak ada masalah. Tapi maksud saya ini membangun simpul-simpul ekonomi baru," tegas Luhut Binsar Pandjaitan, sebagaimana dilansir dari antaranews.com.
Luhut juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, semakin luas keterlibatan pemda, distribusi makanan akan semakin tepat sasaran dan efisien.
"Kita lihat tiga bulan ke depan menurut saya pasti akan lebih baik, karena dengan data-data yang ada dan pengecekan di lapangan, kami lakukan pengecekan fisik, kami membangun tim juga dari Dewan Ekonomi Nasional untuk melihat, sehingga kita tidak hanya menerima laporan. Sehingga Bapak Presiden dapat laporan yang dengan data akurat, sehingga proses pengambilan keputusan juga bisa akurat," ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Sebelumnya, AEI menilai program MBG perlu dievaluasi mendalam karena dinilai rawan misalokasi anggaran. Ekonom, Lili Yan Ing dari AEI menyarankan agar penerima manfaat tidak bersifat universal, melainkan lebih tepat sasaran (targeted) agar anggaran lebih efektif.
