Menteri Haji Minta KPK Kawal Penyelenggaraan Ibadah Haji Agar Bebas Penyelewengan
- www.antaranews.com
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal dan mendampingi penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan haji di Indonesia berjalan akuntabel, transparan, dan bebas dari penyelewengan.
"Kami ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kita lakukan sesuai dengan aturan, seperti amanat dari presiden bahwa proses haji harus dilakukan secara akuntabel dan transparan," kata Menteri Haji dan Umroh, Mochamad Irfan Yusuf di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Dalam pertemuan audiensi dengan pimpinan KPK tersebut, Gus Irfan menegaskan pentingnya membuka jalur komunikasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan KPK.
"Banyak hal yang kita sampaikan kepada teman-teman di KPK. Pertama, tentu terkait dengan situasi proses haji di kita, kemudian proses bisnis haji yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan,” jelas Gus Irfan, sebagaimana dilansir dari antaranews.com.
Menurutnya, kehadiran KPK sebagai lembaga pengawas dapat mencegah potensi penyalahgunaan anggaran maupun praktik koruptif dalam pengelolaan haji yang melibatkan dana besar dan jamaah dalam jumlah banyak.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyambut baik langkah Kementerian Haji untuk meminta pendampingan. Menurutnya, KPK siap memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam setiap tahapan penyelenggaraan haji.
Cahya menyatakan jika KPK siap melakukan pendampingan agar dapat memastikan penyelenggaraan haji bisa berjalan lebih maksimal. Ia juga megatakan jika KPK telah melakukan berbagai kajian dan penyelidikan berkaitan dengan kegiatan haji.
"Harapannya, ke depan proses terkait dengan kepengurusan dan pengelolaan jamaah haji kita ini makin hari makin lebih baik. Jadi, prinsipnya KPK sangat mendukung upaya-upaya persiapan pencegahan dan nantinya juga pada saat pelaksanaannya akan mendukung," ujar Sekjen KPK, Cahya Hardianto.
KPK juga akan memberikan pembekalan dan sosialisasi antikorupsi kepada pegawai Kementerian Haji dan Umrah. Langkah ini diharapkan menumbuhkan integritas para penyelenggara haji agar tidak menerima gratifikasi maupun praktik tidak sah lainnya.
Cahya menekankan, ibadah haji adalah tugas besar yang dibiayai negara sehingga setiap pejabat maupun petugas haji wajib bekerja secara profesional dan bebas dari praktik korupsi.