Sufmi Dasco Sebut Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Belum Jadi Keputusan Final
- www.antaranews.com
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Wakil Ketua DPR, RI Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa wacana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum menjadi keputusan final.
"Mungkin masih belum pada satu kesimpulan," kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, setelah menghadiri sebuah acara di Kompleks Parlemen Jakarta, sebagaimana dilansir dari antaranews.com.
Namun, Dasco menegaskan bahwa DPR meminta pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, untuk memberi perhatian lebih terhadap kondisi bangunan pesantren lain di berbagai daerah.
Menurutnya, banyak pesantren yang telah berdiri sejak lama dan memiliki kondisi bangunan yang sudah tua, sehingga perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah guna mencegah terjadinya insiden serupa.
Dasco menyebut bangunan pesantren yang sudah tua perlu dibantu agar tidak mengancam keselamatan, seperti yang terjadi di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.
Ponpes Al Khoziny diketahui berdiri sejak tahun 1920 dan kini menampung sekitar 1.200 santri. Beberapa waktu lalu, bagian mushala pesantren tersebut ambruk dan menelan 63 korban jiwa.
Terkait kejadian ini, Dasco pun menyatakan terkait ranah hukum tentu hal ini menjadi wewenang polisi, namun perlu adanya mitigasi yang dilakukan agar tidak terjadi kembali.
“Soal ranah hukum itu urusan kepolisian, tapi yang penting kita harus memitigasi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Sufmi Dasco Ahmad. Kamis, 9 Oktober 2025.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menanggapi terkait kejadian tersebut dan menyatakan akan membangun ulang gedung Ponpes Al Khoziny.
Menteri PU, Dody Hanggodo, selaku perwakilan Kementerian PU, menyebutkan bahwa anggaran pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny akan menggunakan dana dari APBN, namun tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari pihak swasta untuk mempercepat proses rekonstruksi.
