Kasus Trans7 Jadi Pelajaran Berharga, KPID Dorong Penguatan Peran Media!
- antaranews.com
Jakarta, VIVA Banyuwangi –Kasus tayangan kontroversial "Xpose Uncensored" di Trans7 dinilai oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta sebagai momentum penting. Momentum tersebut adalah untuk memperkuat kembali peran lembaga penyiaran sebagai media terpercaya, bukan sekadar platform yang mengejar viralitas dengan meniru konten media sosial.
“Persaingan dengan media baru bukan alasan untuk mengabaikan etika. Justru televisi harus menjadi penjaga nilai di tengah derasnya arus konten bebas di internet," kata Ketua KPID Jakarta, Rizky Wahyuni, dalam keterangan di Jakarta. Jumat, 17 Oktober 2025.
Rizky Wahyuni menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan sebuah stasiun televisi seharusnya tidak melulu soal angka, melainkan kualitas kepercayaan dari masyarakat.
“Televisi yang baik bukan hanya yang paling ramai ditonton, rating share-nya tinggi, tetapi harus pula yang paling dipercaya publik,” ujar Rizky Wahyuni, seperti dilansir dari antaranews.com.
Menurut KPID Jakarta, program "Xpose Uncensored" yang tayang pada 13 Oktober 2025 tersebut menampilkan simbol-simbol agama dan lembaga pesantren secara tidak seharusnya. Tayangan tersebut dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 6 serta Standar Program Siaran (SPS) Pasal 16, yang secara tegas mengatur penghormatan terhadap nilai agama dan lembaga pendidikan.
Rizky Wahyuni menekankan bahwa meskipun program tersebut merupakan hasil produksi pihak eksternal, lembaga penyiaran tetap memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan setiap konten mematuhi regulasi. Seringkali, rumah produksi tidak memahami etika penyiaran dan menganggap televisi sama bebasnya dengan media sosial.
Menanggapi kontroversi ini, Direktur Produksi Trans7, Andi Chairil, telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, Trans7 telah melakukan pemutusan hubungan kerja sama dengan rumah produksi yang membuat konten tersebut dan memberikan sanksi tegas kepada pihak internal yang terkait.
