Kemendikdasmen Siapkan Konsep Sekolah Unggul Terintegrasi, Menunggu Arahan Langsung dari Presiden Prabowo
- https://www.antaranews.com
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menyiapkan konsep Sekolah Unggul Terintegrasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, meski belum ada petunjuk teknis secara langsung dari Kepala Negara.
Mengutip dari laman antaranews.com, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti membenarkan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah meminta Kemendikdasmen untuk menyiapkan konsep Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama saat sidang kabinet beberapa waktu lalu.
“Pak Presiden menyampaikan agar kami menyiapkan konsep Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama. Saat ini kami belum mendapatkan arahan langsung karena pelaksanaannya tidak segera dimulai. Namun secara konsep kami terus mempersiapkan,” ujar Mu’ti dalam kegiatan Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat. Rabu, 22 Oktober 2025 malam.
Mu’ti menjelaskan, secara garis besar konsep Sekolah Unggul Terintegrasi akan menggabungkan tiga jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dalam satu sistem pendidikan terpadu. Sekolah model ini direncanakan dibangun satu unit di setiap kecamatan.
Meski belum masuk tahap pembahasan teknis, Kemendikdasmen mulai melakukan studi banding dengan sejumlah model sekolah yang sudah ada. Salah satu contohnya adalah Sekolah Unggul Terintegrasi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang menggunakan kurikulum Cambridge dengan fasilitas pendidikan modern.
“Secara non-formal kami sudah melihat beberapa model yang ada. Bulan lalu saya ke Samarinda, di sana sudah ada Sekolah Unggul Terintegrasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Samarinda,” kata Mu’ti.
Lebih lanjut, Mu’ti menyebut pihaknya belum membahas kemungkinan penggunaan sekolah-sekolah dengan jumlah murid sedikit sebagai bagian dari rencana pembangunan Sekolah Unggul Terintegrasi.
“Itu belum kami bicarakan. Apakah nanti kecamatan menyediakan lahan seperti model Sekolah Rakyat atau Sekolah Unggul Garuda, juga belum dibahas. Fokus kami saat ini masih pada penyiapan kurikulum, rekrutmen guru, dan aspek akademik lainnya,” jelas Mu’ti.
Sebelumnya, pada Sidang Kabinet Paripurna Senin, 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembangunan 7.000 Sekolah Unggul Terintegrasi yang akan dimulai pada tahun 2026.
Presiden juga berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempersiapkan pembangunan sekolah di setiap kecamatan, dengan tujuan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
