Menteri ESDM Bahlil Janji Beri Insentif bagi Investor yang Bangun Pabrik Etanol di Indonesia Guna Dukung Program E10
- www.antaranews.com
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi membangun pabrik etanol di Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk mendukung penerapan mandatori bioetanol 10 persen (E10) yang ditargetkan berlaku mulai 2027.
“Pasti ada insentif. Bisa ada tax holiday, kemudian pasarnya ada,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia saat ditemui usai Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Monumen Nasional (Monas) Jakarta.
Bahlil menyatakan bahwa terdapat kemungkinan investor dari Brasil akan menanamkan modalnya untuk membangun pabrik etanol di Indonesia.
Namun, kerja sama tersebut masih dalam tahap pembahasan setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Brasil.
“Semalam pas tanda tangan, kami diskusi. Ada kemungkinan besar (investor dari Brasil),” ujar Bahlil Lahadalia, dilansir dari antaranews.com.
Untuk merealisasikan program E10, Indonesia membutuhkan bahan baku etanol sebesar 1,4 juta kiloliter (KL). Bahlil menegaskan bahwa pemerintah berupaya agar seluruh kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pabrik etanol dalam negeri, tanpa ketergantungan pada impor.
“Kami ingin kebutuhan etanol dipenuhi dari dalam negeri,” tegas Menteri ESDM. Jumat, 24 Oktober 2025.
Ia menambahkan, pengembangan pabrik etanol dapat menggunakan berbagai sumber bahan baku, seperti singkong, jagung, dan tebu, yang sekaligus akan membuka banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian.
“Ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat pertanian, memang harus ada prosesnya, mekanisasi, teknologi, ini supaya ekonomi daerah bisa tumbuh. Begitu ditanam, selesai, kita bangun pabrik etanolnya,” ucap Menteri Bahlil Lahadalia.
Menurut Bahlil, pabrik etanol berbahan baku tebu kemungkinan besar akan dibangun di Merauke, Papua Selatan, sementara pabrik etanol berbahan singkong masih dalam tahap pemetaan lokasi.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan kesiapan perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait mandatori campuran etanol 10 persen ke dalam bahan bakar minyak (BBM).
Simon menegaskan bahwa Pertamina akan menjalankan langkah yang selaras dengan kebijakan nasional untuk menjamin ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
