Kemensos Minta Dukungan Lahan Permanen Untuk Sekolah Rakyat Pada Pemprov DKI

Jakarta, VIVA Banyuwangi – Kementerian Sosial (Kemensos) meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penyediaan lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di wilayah ibu kota.

Hal ini merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin serta rentan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, hingga saat ini Sekolah Rakyat di Jakarta masih menempati bangunan sementara milik Kemensos.

Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah agar sekolah tersebut memiliki gedung permanen yang representatif.

“Kita harapkan Pak Gubernur DKI memberikan dukungan lahan untuk sekolah permanen atau gedung permanen Sekolah Rakyat. Sekarang ini baru menggunakan gedung sementara milik Kementerian Sosial,” kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf di Balai Kota DKI Jakarta. Jumat, 24 Oktober 2025.

Saat ini, terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Jakarta, masing-masing berlokasi di Pondok Indah, Bambu Apus, dan Pasar Rebo. Ketiganya masih menggunakan fasilitas sementara milik Kemensos.

Menurut Gus Ipul, pemerintah pusat telah menyiapkan rancangan desain bangunan Sekolah Rakyat.

Apabila Pemprov DKI dapat menyediakan lahan, pembangunan fisik akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Tanah disediakan oleh DKI, gambarnya sudah dibuat oleh timnya Bapak Presiden. Insyaa Allah, kalau cocok tanahnya, dibangun oleh PU dengan menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai bagian dari program strategisnya Bapak Presiden,” jelas Saifullah Yusuf, dilansir dari antaranews.com.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat internal guna membahas dan memetakan lokasi yang potensial untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat.

“Untuk sekolah rakyat, Pemerintah DKI Jakarta segera akan merapatkan, memutuskan, mengusulkan daerah-daerah yang memang akan bisa disiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk lahannya. Tetapi sepenuhnya yang akan membangun adalah APBN, pemerintah pusat,” ungkap Gubernur DKI Jakarta,  Pramono Anung.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Sekolah Rakyat di DKI Jakarta dapat segera memiliki gedung permanen yang layak dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan.