Terus Menerus Menyebabkan Kebocoran Pipa Air Perumdam, Komisi III DPRD Kota Probolinggo Lakukan Sidak Proyek Jalan Arter

Probolinggo, VIVA Banyuwangi –Komisi III DPRD Kota Probolinggo soroti pengerjaan proyek jalan arteri yang kerap menyebabkan kebocoran pipa milik Perumdam Bayuangga. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi III melakukan inspeksi mendadak pada hari Selasa, 4 November 2025 sekira pukul 12.30 WIB di jl. Soekarno-Hatta Kota Probolinggo.

Baca Juga

Gangguan Distribusi PDAM, Depo Isi Ulang Terima Order Hingga 200 Galon per Hari

Dalam inspeksi tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo meninjau langsung lokasi proyek sekaligus titik pipa yang mengalami kebocoran akibat aktivitas alat berat. Kebocoran tersebut berdampak pada terganggunya distribusi air bersih ke sejumlah wilayah pelanggan Perumdam Bayuangga.



Temuan pipa bocor pada sidak

Photo :

• Faradila Setya Utami/ VIVA Banyuwangi

Baca Juga

Pembangunan Tugu Pembatas Molor dari Target, Komisi III DPRD Catat Progres 82 Persen

“Setelah kami analisis, ternyata terdapat sejumlah pipa yang terputus akibat terdampak kegiatan atau proyek Panglima Sudirman dan Soekarno-hatta. Sampai saat ini ternyata sudah ada 50 titik,” ujar Ketua Komisi III, Muchlas Kurniawan pada Banyuwangi.viva.co.id.

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo menjelaskan bahwa koordinasi antar pihak sebenarnya telah dilakukan sejak awal perencanaan dan pelaksanaan proyek. Namun, menurutnya, koordinasi tersebut tidak cukup hanya di tahap awal. Muchlas menekankan bahwa komunikasi harus tetap terjalin secara intens, terutama saat proses teknis di lapangan berlangsung, agar setiap kegiatan yang berpotensi mengganggu jaringan utilitas seperti pipa distribusi air dapat segera diantisipasi dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Baca Juga

Terdampak Alat Berat Lagi, Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo Distribusi Air langsung ke Pelanggan

“Saya sudah menanyakan langsung kepada Direktur Perumdam. Untuk sementara ini, perbaikan pipa yang bocor masih menjadi tanggungan internal pihak Perumdam. Oleh karena itu, hal ini perlu dikomunikasikan lebih lanjut, karena kami menginginkan adanya itikad baik dan tanggung jawab bersama dari semua pihak yang terlibat,” lanjutnya.

Muchlas menambahkan bahwa pihak Komisi III DPRD Kota Probolinggo sudah berulang kali turun ke lapangan berkaitan dengan proyek ini, namun ternyata efek dominonya banyak. Oleh sebab itu Komisi III berencana mengundang pihak pelaksana dan pihak terkait dalam rapat koordinasi dan menghimpun temuan-temuan pada pengerjaan proyek.

“Kami selaku DPRD, memiliki tupoksi untuk melakukan pengawasan terkait semua kegiatan yang ada di Kota Probolinggo sehingga memiliki hak untuk mengawasi semua proyek meskipun sumber dana berasal dari APBN,” ujar anggota komisi III, Heri Poniman.

Halaman Selanjutnya

Heri Poniman menerangkan bahwan pihak DPRD tidak bisa menegur atau mengarahkan namun hanya bisa mengawasi dan memberikan saran. Oleh karena itu, apabila saran dari DPRD tidak diindahkan akan melakukan penyuratan ke Kementrian PUPR sebagai pihak penanggung jawab penuh. Surat itu sudah dalam proses pembuatan dan rencana akan dikirim dalam kurun waktu seminggu dengan fasilitas dari komisi V DPR RI.