Komisi IV DPR RI Desak Pemerintah Usut Kayu Gelondongan yang Hanyut Saat Banjir Sumatera
- www.anataranews.com
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah untuk segera mengusut asal-usul kayu-kayu gelondongan yang hanyut dalam bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kejadian itu menimbulkan kecurigaan publik terkait potensi praktik illegal logging yang semakin memperparah dampak bencana.
Daniel Johan menegaskan bahwa pemerintah perlu membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri sumber kayu yang hanyut dalam peristiwa banjir bandang tersebut.
“Kami mendorong agar pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri dari mana kayu itu, kenapa bisa hanyut di dalam bencana? Apakah ada pelanggaran? Apakah ada illegal logging (penebangan liar, red.)? Dan siapa pelakunya?” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan di Jakarta. Sabtu, 29 November 2025.
Anggota Komisi IV DPR RI ini mengatakan, pembentukan tim investigasi akan memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun pemerintah.
Menurut Daniel, langkah tersebut diperlukan untuk menjawab keresahan publik yang menduga bahwa kayu-kayu yang hanyut adalah hasil deforestasi yang tidak terkendali.
“Tentu ini akan melegakan hati masyarakat, dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,”ucap Daniel Johan, sebagaimana dilansir dari antaranews.com
Daniel Johan menambahkan bahwa temuan investigasi juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mencegah kejadian serupa. Dengan perubahan iklim dan anomali cuaca yang semakin ekstrem, Daniel khawatir bencana di masa depan bisa lebih merusak jika akar masalah tidak ditangani.
Sebelumnya, beredar rekaman video yang memperlihatkan kayu-kayu gelondongan terbawa arus banjir bandang beredar luas di media sosial. Banyak warganet mengaitkan fenomena itu dengan praktik deforestasi yang disebut semakin masif di sejumlah wilayah Sumatera.
Dalam beberapa minggu terakhir, banjir dan longsor terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar, menimbulkan kerusakan besar dan memicu spekulasi bahwa pembukaan lahan dan penebangan menjadi salah satu faktor pemicu.
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho pada 28 November 2025 menyampaikan bahwa dugaan awal menunjukkan kayu-kayu tersebut merupakan bekas tebangan lama.
Dwi menjelaskan bahwa kayu itu kemungkinan berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) di kawasan areal penggunaan lain (APL) sehingga mudah terseret banjir ketika debit air meningkat.
