Menkeu Siap Kucurkan Usulan Dana Segar Rp15 Miliar untuk Reaktivasi BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Sumber :
  • https://www.instagram.com/p/DUAgfZUk0n9/?img_index=1

Jakarta, VIVA Banyuwangi –Kementerian Keuangan RI siap mengucurkan usulan dana segar untuk reaktivasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) otomatis sementara.

img_title Masih Antre Berjam-jam di Kantor BPJS? Ternyata Semua Bisa Beres Lewat HP Tanpa Keluar Rumah

Langkah tersebut dilakukan berdasarkan usulan dari Kementerian Kesehatan RI supaya memastikan orang yang membutuhkan benar-benar mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan kesiapannya mencairkan anggaran senilai Rp15 miliar yang diusulkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Anggaran senilai miliaran rupiah tersebut diusulkan Menkes untuk reaktivasi JKN otomatis sementara.

img_title Purbaya Sebut Aturan Baru Restitusi Pajak hingga Bakal Copot 3 Pejabat Kemenkeu

Ditemui usai Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin 9 Februari 2026, Purbaya mengatakan anggaran kesehatan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kendati demikian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu menyelesaikan salah satu pos anggaran yang sebelumnya diminta untuk diperbaiki, sebelum Kemenkeu mencairkan usulan anggaran reaktivasi JKN.

img_title Kemenkeu Ungkap Kondisi Kesehatan Menkeu Purbaya: Beliau Sehat-sehat Saja

“Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya. Itu masih ada satu anggaran yang masih dibintangi, dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya. Mungkin minggu depan juga cair. Nggak ada masalah, nggak terlalu besar kan,” kata Purbaya, seperti dilansir dari Antara News, pada Senin, 9 Februari 2026.

Melalui Rapat Bersama Pimpinan DPR RI, Menkes Budi menyampaikan usulan reaktivasi JKN otomatis sementara selama tiga bulan, sembari menvalidasi data para penerima, merespons penonaktifan kepesertaan 11 juta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI JK).

“Kenapa kita usulannya ini sebentar saja? Tiga bulan ini benar-benar divalidasi kembali ini bisa BPS, bisa dengan Pemda dan Kemensos memvalidasi benar ngak sih ini miskin atau tidak,” jelas Menkes.

Dari 11 juta orang yang JKN-nya dicabut, lanjutnya, ada sekitar 120 ribu peserta dengan Riwayat penyakit katastropik, dan ada 12 ribuan pasien hemodialisis atau cuci darah yang terdampak.

Ada total sekitar 200 ribuan pasien cuci darah, dan , setiap tahunnya bertambah 60 ribu pasien cuci darah baru. Menurutnya, tanpa penanganan segera, yakni cuci darah 2-3 kali seminggu, para pasien ini bisa meninggal dunia.

Budi menjelaskan lagi bahwa penanganan penyakit-penyakit katastropik lainnya perlu diperhatian, seperti kemoterapi untuk pasien kanker, obat untuk penyakit jantung, dan infus untuk anak yang menderita thalassemia.

Halaman Selanjutnya
img_title