Larang Keras Gunakan Hukum untuk Alat Politik, Prabowo: Tidak Ada Kompromi!

Jakarta , VIVA Banyuwangi –  Presiden RI Prabowo Subianto melarang penggunaan hukum untuk alat politik . Peraturan tersebut menegaskan bahwa dirinya memiliki tekad yang kuat untuk mematuhi hukum .

Terlebih lagi mengingat, kepastian hukum di Indonesia dapat menjamin stabilitas dan ketenangan bagi masyarakat luas.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden RI dalam Indonesia Economic Outlook di Danantara, Jumat, 13 Februari 2026.

"Saudara-saudara, jadi kita bertekad ya, saya bertekad mematuhi hukum! Tidak ada kompromo. Kita harus menegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik," katanya seperti dilansir dari Viva.co.id pada Sabtu, 14 Februari 2026.

Lebih lanjut, Prabowo juga menekankan proses peradilan harus berjalan secara adil dan profesional. Menurutnya, keputusan pengadilan harus didasarkan pada prinsip beyond areasodous atau tanpa keraguan yang masuk akal.

"Keputusan itu harus melampaui keraguan yang masuk akal. Tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun. Jika ada kemungkinan bahwa penipuan itu mungkin tidak bersalah, kami tidak boleh memberikan keputusan yang final kepada mereka," jelasnya.

Mantan Menteri Pertahanan itu menambahkan hal tersebut telah ia buktikan dengan memberikan penghapusan terhadap beberapa orang.

“Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu,” ungkapnya.

Terakhir, Prabowo mengaku berjanji untuk menjamin kepastian hukum yang ada di Indonesia.

"Hanya dengan kepastian hukum kita dapat menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintagnya bersih dan adil. Ini syarat keberhasilan suatu negara," tegas Prabowo.