Protes SAPMA: Mobil Dinas Baru Hadir, Insentif Guru Ngaji Dipangkas
- https://www.freepik.com/premium-vector/office-man-employee-with-auto-white-background_6390829.htm
Probolinggo, VIVA Banyuwangi –Kedatangan mobil dinas baru untuk Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, memicu protes dari berbagai pihak. Langkah ini dinilai berseberangan dengan janji wali kota untuk menyejahterakan guru ngaji, yang justru insentifnya dipangkas.
Ketua Pimpinan Cabang SAPMA Pemuda Pancasila Kota Probolinggo, Fajar Ilyas, menegaskan pihaknya menagih janji politik wali kota terkait pembelian mobil dinas. Menurut Fajar, seharusnya pengeluaran untuk kendaraan dinas bisa direvisi atau dibatalkan, apalagi di tengah upaya efisiensi anggaran.
Fajar Ilyas, SAPMA pemuda pancasila probolinggo
- Fajar Ilyas/ VIVA Banyuwangi
“Kami menilai pemerintah lebih mementingkan mobil dinas daripada kesejahteraan guru ngaji. Guru ngaji itu bukan beban, tapi aset bangsa untuk menjaga moral generasi muda,” ujar Fajar pada hari Kamis, 19 Maret 2026.
Fajar menambahkan bahwa dengan menghormati guru ngaji, merupakan hal yang sama dengan menjaga masa depan generasi muda.
Kritik serupa juga datang dari Rosy, anggota Ansor Kota Probolinggo. Rosy menyoroti keputusan wali kota yang dianggap lebih mengutamakan fasilitas pejabat dibanding hak masyarakat.
“Kami juga mengkritik kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan kendaraan dinas daripada kesejahteraan masyarakat. Saat kami menyampaikan kritik, justru ada pegiat antikorupsi yang membela kebijakan pemerintah,” kata Rosy.
Rosy juga menyinggung sikap Ketua Ormas LIRA yang dinilai hanya melihat persoalan mobil dinas dari sisi aturan hukum saja.
Sementara itu, Agus, seorang aktivis di Kota Probolinggo, menambahkan bahwa pemangkasan insentif guru ngaji berdampak nyata. Banyak guru ngaji mengeluh dan merasa dirugikan akibat kebijakan ini.
“Wali kota mendatangkan mobil baru untuk perjalanan dinas, sedangkan insentif guru ngaji malah dipangkas. Dampaknya, banyak guru ngaji mengeluh hingga mengkritik kebijakan ini,” ujar Agus.
Protes dari SAPMA, Ansor, dan aktivis lokal menyoroti ketimpangan prioritas anggaran ini, yang menurut mereka seharusnya lebih berpihak kepada rakyat, terutama guru ngaji yang memegang peran penting dalam mendidik generasi muda.
