Tidak Ada Konsultasi Soal Pembelian Motor Listrik SPPG, Komisi IX DPR Bakal Panggil Kepala BGN
- https://www.bgn.go.id/news/foto/kejagung-perkuat-pengawasan-mbg
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Dampak dari pembelian motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akan dipanggil Komisi IX DPR RI. Pemanggilan Dadan guna untuk menjelaskan terkait pengadaan motor listrik untuk Kepala SPPG.
Di sisi lain, Komisi IX DPR RI menilai bahwa tidak ada konsultasi dari pihak BGN tersebut pengadaan motor listrik. Pembelian motor tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan efisiensi yang dicanangkan pemerintah.
Dikutip dari Viva.co.id, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengatakan pemanggilan dijadwalkan pekan depan.
“Dan kami sudah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan terkait berbagai isu tentang MBG termasuk terkait dengan pengadaan 20.000-an motor listrik yang diadakan oleh BGN,” kata Charles kepada wartawan, Jumat, 10 April 2026.
Charles menjelaskan, tidak ada konsultasi yang dilakukan pihak BGN kepada Komisi IX DPR RI terkait rencana pengadaan motor listrik tersebut.
“Nggak ada, karena kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak,” tutur dia.
Selain itu, dia menilai, pengadaan motor listrik ini tidak tepat di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah. Maka dari itu, dia mendorong agar BGN membatalkan pengadaan motor listrik tersebut.
“Tetapi dengan adanya pengadaan ini di tengah efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini sangat tidak tepat, sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu,” pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap alasan pengadan 21.801 unit motor listrik seharga Rp 42 juta untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kata dia, motor listrik itu untuk menunjang kebutuhan operasional di daerah-daerah akses transportasi sulit atau sulit dijangkau.
“Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ucap Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis, 9 April 2026.
Dadan menyebut, motor listrik tersebut tidak hanya bisa digunakan Kepala SPPG saja, namun juga bisa digunakan untuk para karyawan.
